Chaos, Kaum Yahudi Ultra-Ortodoks di Israel Bentrok dengan Polisi, Protes Wajib Dinas Militer

Laporan terbaru dari surat kabar Israel Hayom mengungkapkan bahwa sekitar 500 perwira berpangkat mayor telah mengundurkan diri sejak pertengahan tahun 2024.

Krisis personel ini dipandang sebagai ancaman serius terhadap kesiapan pasukan Israel.

Eksodus ini semakin memperburuk kekurangan personel yang sudah ada, dengan laporan mengatakan bahwa pada tahun 2022, 613 mayor meninggalkan dinas militer.

Tren ini diperkirakan akan terus berlanjut, dengan proyeksi tingkat pengunduran diri yang lebih tinggi pada tahun 2025.

Krisis Kemanusiaan di Gaza

Sementara itu, ketegangan yang terjadi di Israel bertepatan dengan situasi kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza akibat serangan militer Israel yang dimulai pada 7 Oktober 2023.

Serangan ini telah menyebabkan ribuan korban tewas di kalangan warga sipil Palestina, dan menimbulkan tuduhan genosida terhadap Israel di hadapan Mahkamah Internasional.

Dikutip dari Anadolu Ajansi, jumlah korban jiwa di Gaza terus meningkat.

Laporan dari Kementerian Kesehatan Gaza yang menyebutkan bahwa lebih dari 46.000 warga Palestina telah terbunuh akibat serangan Israel.

Serangan ini memperburuk kondisi kemanusiaan yang sudah kritis.

Tercatat lebih dari dua juta pengungsi terpaksa meninggalkan rumah mereka.

Situasi di Gaza semakin sulit dengan terbatasnya akses ke makanan, air, dan perawatan medis.

Gencatan Senjata 19 Januari 2025

Israel  dan gerakan Palestina Hamas sepakat untuk melakukan gencatan senjata di Jalur Gaza.

Qatar, bersama dengan Mesir, membantu merundingkan perjanjian dengan Israel.

Tercapainya kesepakatan ini berpotensi mengakhiri serangan mematikan Israel selama 15 bulan di daerah kantong itu, yang menewaskan sedikitnya 46.707 warga Palestina, Middle East Monitor melaporkan.

Perdana Menteri (PM) Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani mengumumkan kesepakatan tersebut selama konferensi pers di Doha, Rabu (15/1/2025).

PM Qatar mengatakan perjanjian tersebut akan berlaku pada Minggu (19/1/2025), sehari sebelum Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump dilantik.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)