Lima masalah yang perlu diatasi Komdigi selain pembatasan gratis ongkos kirim – 'Data bocor, judi online merajalela'

Di media sosial, warganet mendiskusikan masalah pesan spam. Salah salah satu contoh kasusnya adalah spam yang disebut dikirimkan salah satu platform pinjaman online.

Alfons mengatakan hal ini terjadi karena longgarnya regulasi, misalnya dalam penggunaan kartu SIM.

Alfons mencontohkan jika penggunaan satu kartu SIM, bisa dibatasi untuk bisa digunakan untuk beberapa akun platform digital saja maka "maka spam-spam ini akan bisa sangat tertekan".

Pemerataan internet

Alfons menilai Komdigi juga perlu melakukan pemerataan akses internet

Survei Asosiasi Penyedia Jasa Internet 2024 lalu menunjukkan pengguna internet di Indonesia mencapai sekitar 221 juta orang dari total 278 juta penduduk Indonesia yang tercatat pada 2023. Berkaca dari data ini ada sekitar 57 juta penduduk yang belum menikmati internet.

Dengan pertimbangan ongkos pembangunan infrastruktur, Alfons menilai pemerataan harus menjadi yang diutamakan, dibanding kecepatan.

"Kecepatan internet itu harusnya 128 kbps[kilobit per sekon], 256 kbps, itu sudah lebih dari cukup. Yang penting sudah bisa berkomunikasi dengan baik," kata Alfons.

Alfons bilang pemerintah Indonesia sebenarnya "dapat berkat" dari kemunculan produk teknologi seperti Starlink yang bisa menunjang pemerataan di kala pembangunan infrastruktur pemancar sinyal sempat mangkrak karena tersangkut kasus korupsi.

Starlink adalah layanan internet yang mengandalkan satelit orbit rendah.

Sebelumnya diketahui bahwa terjadi kasus korupsi pembangunan BTS era Menteri Johnny G Plate. Pada 2023, terungkap bahwa pemerintah berencana membangun 4.200 unit BTS dalam kurun 2020-2021.

Belakangan, diketahui yang dilaporkan 1.100 yang terbangun. Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan sedianya hanya 958 yang sudah dibangun.