AS Serang Iran, Pakar Geopolitik: Harusnya PBB Segera Lakukan Sidang Darurat

TRIBUNNEWS.COM - Amerika Serikat (AS) kini terlibat dalam konflik yang terjadi di Timur Tengah setelah melancarkan serangan udara terhadap tiga fasilitas nuklir Iran.

Guru Besar Sejarah dan Geopolitik Universitas Indonesia (UI), Yon Machmudi, menilai Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus segera melakukan sidang darurat.

"Harusnya PBB kan segera melakukan sidang darurat ya berkaitan dengan eskalasi perang yang melibatkan Amerika," ucap Yon dalam acara Kompas Petang di Kompas TV, Minggu (22/6/2025). 

Meskipun, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sudah meminta semua pihak untuk tidak memperburuk situasi, tetapi AS di bawah Presiden Donald Trump justru melakukan serangan ke Iran.

"Memang Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sudah menyampaikan keprihatinan dan meminta semua pihak untuk menahan diri dan tidak ikut memperburuk situasi."

"Tetapi yang terjadi malah Amerika di bawah Trump melakukan serangan yang itu bisa memicu dampak perang yang lebih besar. Nah saya kira dikhawatirkan oleh dunia internasional," ungkap Yon. 

Sebelumnya, Antonio Guterres sudah mengeluarkan sikap resmi PBB terhadap konflik perang Iran-Israel yang kini ikut menyeret AS ke medan peperangan.

Berikut pernyataan resmi Antonio Guterres:

Saya sangat prihatin atas penggunaan kekuatan oleh Amerika Serikat terhadap Iran hari ini. Ini merupakan eskalasi berbahaya di wilayah yang sudah berada di ambang krisis dan menjadi ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional.

Risiko bahwa konflik ini akan segera lepas kendali semakin meningkat dengan konsekuensi yang bisa menjadi bencana bagi warga sipil, kawasan, dan dunia.

Saya menyerukan kepada Negara-Negara Anggota untuk meredakan ketegangan dan mematuhi kewajiban mereka berdasarkan Piagam PBB dan aturan hukum internasional lainnya.

Di saat yang genting ini, sangat penting untuk menghindari spiral kekacauan.

Baca juga: Araghchi Akan Terbang ke Moskow untuk Berkonsultasi dengan Putin: Rusia adalah Teman Iran

Tidak ada solusi militer. Satu-satunya jalan ke depan adalah diplomasi. Satu-satunya harapan adalah perdamaian.

New York, 21 Juni 2025

Perang Iran-Israel telah menghancurkan sejumlah infrastruktur di kedua negara dan menewaskan ratusan orang sejak perang meletus pada 13 Juni 2025 lalu yang ditandai oleh serangan militer udara Israel ke wilayah penting Iran.

Aksi Israel ini disertai operasi-intelijen luas yang diberi sandi Operasi Rising Lion yang membunuh sejumlah tokoh militer penting Iran. 

Iran kemudian membalasnya dengan menembakkan ratusan rudal balistik ke Israel.

DPR Minta Indonesia Dorong Resolusi Damai

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mengaku prihatin atas meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah, menyusul serangan terbuka Amerika Serikat terhadap tiga situs nuklir utama milik Iran. 

Dave mengingatkan pentingnya penyelesaian damai melalui jalur diplomasi internasional guna menghindari dampak geopolitik yang lebih luas.

"Ini merupakan peningkatan konflik yang signifikan, dengan potensi dampak geopolitik berskala global," kata Dave dalam siaran persnya, Minggu.

Dave mendorong agar Indonesia tidak bersikap pasif. Dia mengusulkan agar diplomasi multilateral segera diintensifkan untuk mendorong penghentian kekerasan dan membuka ruang dialog.

"Indonesia harus memainkan peran aktif dalam mendorong resolusi damai melalui diplomasi multilateral, baik di PBB, OKI, maupun ASEAN," ujarnya.

Dave menekankan, komitmen Indonesia terhadap prinsip perdamaian dunia harus menjadi dasar dalam merespons konflik ini. Dia juga menolak segala bentuk agresi militer yang berpotensi menggoyahkan stabilitas kawasan.

"Prinsip utama kita adalah menegakkan perdamaian dunia dan menolak segala bentuk agresi militer yang mengancam stabilitas kawasan," tegasnya.

Dave juga mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di wilayah konflik. 

Ia mendorong pemerintah untuk bersiap menghadapi kemungkinan terburuk.

"Seluruh pihak harus didorong untuk menahan diri dan kembali ke meja perundingan. Perlindungan terhadap WNI di wilayah konflik juga harus menjadi prioritas Pemerintah, termasuk kesiapan evakuasi dalam skenario darurat," paparnya.

Dave menambahkan bahwa langkah strategis pemerintah, termasuk pernyataan resmi mengenai penghentian kekerasan serta kerja sama dengan negara-negara nonblok, sangat dibutuhkan untuk menekan eskalasi lebih lanjut.

"Saya percaya pemerintah saat ini memantau situasi dengan cermat dan akan mengambil langkah strategis, termasuk pernyataan resmi penghentian kekerasan serta penguatan koordinasi dengan negara-negara nonblok untuk menekan eskalasi lebih lanjut," ungkapnya.

Lebih lanjut, dia menyerukan agar Indonesia tetap tampil sebagai kekuatan penyeimbang dalam percaturan dunia yang kian kompleks.

"Dunia tidak memerlukan konflik baru, apalagi perang global. Indonesia harus tampil sebagai kekuatan moral dan penyeimbang dalam dinamika internasional yang semakin kompleks," imbuh Dave.

(Tribunnews.com/Deni/Fersianus/Choirul)