Iran Putuskan Hubungan dengan IAEA, AS Murka: Keputusan Ini Tidak Bisa Diterima!

TRIBUNNEWS.COM - Iran secara resmi menghentikan kerja samanya dengan lembaga pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) pada Rabu (2/7/2025).

Langkah ini memicu reaksi keras dari Amerika Serikat yang menyebut keputusan tersebut sebagai hal yang “tidak dapat diterima”.

“Keputusan Iran untuk menangguhkan kerja sama dengan IAEA sangat tidak bisa diterima,” tegas juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce, dalam pengarahan pers, dikutip dari The Times of Israel.

Menurut Bruce, Iran kini berada di persimpangan jalan dan seharusnya memilih “jalan perdamaian dan kesejahteraan,” bukan mengasingkan diri dari sistem pengawasan internasional.

"Kami akan menggunakan kata tidak dapat diterima, bahwa Iran memilih untuk menangguhkan kerja sama dengan IAEA pada saat Iran memiliki kesempatan untuk mengubah arah dan memilih jalan perdamaian dan kesejahteraan," kata Bruce.

Langkah yang diambil Iran tersebut dipicu oleh serangan Israel dan AS terhadap fasilitas nuklirnya selama 12 hari pada Juni lalu, serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. 

Menyusul agresi tersebut, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menandatangani undang-undang yang secara resmi menghentikan kerja sama dengan IAEA.

Parlemen Iran sebelumnya telah meloloskan undang-undang untuk menangguhkan kerja sama, dengan menyatakan bahwa inspektur IAEA tidak lagi diizinkan mengakses fasilitas nuklir Iran tanpa persetujuan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi negara tersebut, dikutip dari Al Jazeera.

Langkah ini langsung memicu kekhawatiran PBB.

Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Stephane Dujarric menyebut keputusan Iran 'jelas mengkhawatirkan' dan mendesak agar Teheran tetap terbuka terhadap kerja sama dengan IAEA.

Israel Desak Eropa Aktifkan ‘Snapback’

Baca juga: Iran Resmi Putus Kerja Sama dengan IAEA usai Perang 12 Hari Lawan Israel dan AS

Menanggapi keputusan Iran, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar segera menyerukan kepada negara-negara penandatangan kesepakatan nuklir 2015.

Terutama Eropa, untuk mengaktifkan mekanisme 'snapback' guna memberlakukan kembali semua sanksi PBB terhadap Iran. 

Mekanisme ini, yang kedaluwarsa pada Oktober 2025, memungkinkan sanksi internasional kembali diberlakukan jika Iran dianggap melanggar perjanjian.

Iran menolak permintaan IAEA untuk mengunjungi lokasi-lokasi yang dibom selama serangan dan menuding Direktur Jenderal IAEA, Rafael Grossi, bertindak bias dan “bermaksud jahat.” 

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan bahwa Iran "berhak mengambil langkah apa pun untuk membela kepentingan nasional dan kedaulatan negara."