Presiden Iran Ultimatum IAEA: Hentikan Standar Ganda jika Ingin Kerja Sama Nuklir

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Iran, Masoud Pezeshkian mengultimatum Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) agar menghentikan “standar ganda” sebelum kerja sama nuklir bisa dilanjutkan.

Peringatan itu disampaikan melalui pembicaraan telepon dengan Presiden Dewan Eropa, Antonio Costa pada Kamis (10/7/2025), seperti dilaporkan media pemerintah Iran, IRNA.

“Kelanjutan kerja sama Iran dengan badan tersebut bergantung pada upaya IAEA memperbaiki standar gandanya terkait isu nuklir,” kata Pezeshkian.

Ia menegaskan “setiap agresi berulang terhadap Iran akan direspons dengan lebih tegas dan disesalkan.”

Iran Hentikan Kerja Sama dengan IAEA

Minggu lalu, Pezeshkian menandatangani undang-undang yang menangguhkan kerja sama dengan IAEA.

Ynet mencatat, Badan pengawas nuklir PBB itu kemudian menarik inspektur terakhirnya dari Iran ke markas IAEA di Wina, mengutip alasan keamanan.

Kepala IAEA Rafael Grossi menyebut pembicaraan dengan Iran tetap menjadi “prioritas utama”, meski badan itu belum memiliki akses ke fasilitas nuklir sejak serangan terjadi.

IAEA menegaskan kesiapannya melanjutkan pemantauan “sesegera mungkin.

Ketegangan Memuncak Usai Serangan AS-Israel

Hubungan Iran–IAEA memburuk tajam sejak pertengahan Juni 2025, ketika Israel melancarkan serangan udara ke Iran yang menghantam fasilitas militer, nuklir, dan wilayah sipil.

Baca juga: Inspektor IAEA Angkat Kaki dari Iran, Rafael Grossi Serukan Negosiasi dengan Teheran

Serangan itu diikuti serangan udara Amerika Serikat menggunakan bom penghancur bunker.

Iran membalas dengan rudal dan drone ke Israel dalam konflik singkat selama 12 hari.

Serangan rudal Iran ke pangkalan AS di Qatar menjadi eskalasi terakhir sebelum diumumkan gencatan senjata rapuh oleh Presiden AS Donald Trump.

Iran Tuding IAEA Berpihak Barat

Teheran menuduh IAEA gagal bersikap netral, termasuk tidak mengutuk serangan AS dan Israel pada Juni.

Iran menyebut pengesahan resolusi IAEA pada 12 Juni—yang menuduh Iran melanggar kewajiban nonproliferasi—hanya sehari sebelum pengeboman, sebagai bukti bias.

“Kegagalan mematuhi prinsip imparsialitas dalam pelaporan menimbulkan keraguan terhadap status dan kredibilitas IAEA,” ujar Pezeshkian.