Israel Mau Bangun 'Kota Kemanusiaan' di Gaza, Mirip Kamp Penahanan Massal

TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Benjamin Netanyahu meminta pertemuan dengan para pemimpin Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengenai rencana pembangunan "kota kemanusiaan" di Rafah dalam rapat kabinet keamanan terbatas pada Minggu (13/7/2025) malam.

Sebelumnya, Tentara Israel (IDF) memperingatkan para pemimpin politiknya agar tidak membangun kota kemanusiaan di Rafah.

"Dari saat pembangunan dimulai hingga selesainya kota kemanusiaan, akan memakan waktu antara tiga hingga lima bulan," lapor Channel 12 Israel, mengutip sumber IDF.

"Memaksa pembangunan kota kemanusiaan dapat membahayakan upaya pembebasan sandera yang berlangsung di Doha," lanjutnya, merujuk pada perundingan gencatan senjata antara Israel dan Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) yang ditengahi mediator Qatar dan Mesir.

Laporan tersebut menyebutkan, IDF telah memberi tahu eselon politik bahwa mereka mampu menangani konsekuensi penarikan pasukan yang jauh lebih luas dari poros Morag, yang memisahkan Khan Yunis dan Rafah.

"Mereka akan menyampaikan kepada eselon politik implikasi hukum, operasional, dan militer dari pendirian kota di Rafah," tambahnya.

Selain itu, kritikan terhadap rencana tersebut juga disampaikan oleh Kanselir Jerman Friedrich Merz.

Ia berulang kali menyatakan ketidakpuasannya dan membahas masalah ini dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Friedrich Merz berharap kedua pihak dapat mencapai solusi dua negara bagi Palestina dan Israel.

"Rakyat Palestina memiliki hak untuk memiliki tempat tinggal, tetapi apa yang terjadi sekarang di Jalur Gaza tidak dapat diterima," kata Merz pada hari Minggu, seperti diberitakan Al Jazeera.

Analis: Itu Kedok Pengusiran Warga Gaza

Para analis menganggap rencana pembangunan kota kemanusiaan di Rafah hanyalah kedok untuk memaksa warga Gaza mengungsi ke wilayah itu.

Baca juga: Keluarga Sandera Israel Murka, Tuding Netanyahu Halangi Kesepakatan Gencatan Senjata

"Israel berupaya membangun kota kemanusiaan di atas reruntuhan Rafah sebagai kedok pengungsian di bawah tekanan perang dan kelaparan," kata para analis.

Mereka mengatakan apa yang terjadi di Rafah bukanlah inisiatif kemanusiaan melainkan kamp penahanan massal yang disamarkan sebagai "kota kemanusiaan", menurut analis politik Mustafa Ibrahim.

"Kota kemanusiaan yang dipromosikan Israel hanyalah rencana pemindahan warga Gaza dengan kedok bantuan dan menjadi bagian dari rekayasa ulang peta demografi di Jalur Gaza," kata para analis Palestina yang berbicara kepada Anadolu Agency.

Otoritas Penyiaran Israel, KAN, menyatakan rencana itu adalah bagian dari skema yang lebih luas untuk mengusir warga Palestina dari Gaza.