Partai Yahudi Haredi Keluar dari Pemerintahan Israel, Koalisi Netanyahu Retak

TRIBUNNEWS.COM - Partai Yahudi aliran Haredi atau Ultra-Ortodoks Israel, United Torah Judaism (UTJ), keluar dari koalisi pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai bentuk protes mengenai rancangan undang-undang (RUU) wajib militer.

UTJ terdiri atas faksi Degel Hatorah dan Agudat Yisrael.

Partai tersebut menganggap pemerintahan Netanyahu gagal menyusun RUU untuk mengecualikan siswa yeshiva dari wajib militer.

Siswa yeshiva adalah para pelajar laki-laki Yahudi Ortodoks yang belajar di yeshiva, yaitu lembaga pendidikan agama Yahudi yang fokus pada studi Taurat (Torah) dan Talmud.

Faksi Degel Hatorah, yang merupakan bagian dari UTJ, merilis sebuah pernyataan setelah berunding dengan para rabi utamanya.

"Dan setelah pemerintah berulang kali melanggar komitmennya untuk menjamin status siswa yeshiva suci yang tekun menuntut ilmu ... (para anggota Knessetnya) telah mengumumkan pengunduran diri mereka dari koalisi dan pemerintahan," kata Degel Hatorah dalam pernyataannya pada hari Senin (14/7/2025).

Juru bicara Degel Hatorah juga mengumumkan bahwa anggotanya segera meninggalkan koalisi Netanyahu.

“Sesuai dengan instruksi (rabi), anggota Knesset Degel Hatorah akan meninggalkan pemerintahan dan koalisi hari ini," kata Rabbi Dov Lando, juru bicara pemimpin spiritual fraksi Degel Hatorah.

Setelah pengumuman tersebut, enam dari tujuh anggota UTJ yang tersisa telah menulis surat pengunduran diri.

Sebelumnya, Ketua UTJ Yitzhak Goldknopf telah mengundurkan diri sebulan yang lalu. 

Seorang juru bicara Goldknopf mengonfirmasi bahwa sudah ada tujuh anggota Knesset dari partai UTJ yang meninggalkan pemerintahan.

Baca juga: Netanyahu Tegur Eyal Zamir, IDF Dilarang Protes soal Kota Kemanusiaan

Di antara anggota UTJ yang mengundurkan diri pada hari Senin adalah Ketua Komite Keuangan Knesset Moshe Gafni, Wakil Menteri Perhubungan Uri Maklev dan Menteri Urusan Yerusalem Meir Porush.

Proses pengunduran diri mereka akan memakan waktu 48 jam untuk berlaku, memberi Netanyahu waktu untuk mencoba meyakinkan mereka agar mengubah keputusan.

Dengan pengunduran diri anggota UTJ, koalisi Netanyahu hanya akan memiliki mayoritas tipis sebanyak 61 kursi di Knesset (parlemen Israel) yang beranggotakan 120 orang.

Namun, dengan hanya tujuh kursi, UTJ tidak cukup besar untuk menggulingkan pemerintahan sendiri, di mana koalisi Netanyahu memegang 68 dari 120 kursi.

Sementara itu partai haredi lainnya, Shas, belum melakukan pengunduran diri meski mereka mengeluarkan ultimatum pada 13 Juli untuk tuntutan yang sama.

Jika Shas mengundurkan diri, koalisi Netanyahu akan kehilangan mayoritasnya, turun menjadi 50 kursi, seperti diberitakan The Times of Israel.

UTJ Sempat Mengancam akan Mundur

Pengunduran diri anggota UTJ diumumkan hanya beberapa jam setelah Degel Hatorah mengancam untuk menarik diri dari koalisi pemerintahan Netanyahu.

Dalam tuntutannya, mereka meminta koalisinya untuk memberikan RUU yang mengecualikan siswa yeshiva dari wajib militer.

Partai haredi tersebut berpendapat bahwa RUU untuk membebaskan siswa yeshiva merupakan janji utama dalam perjanjian mereka untuk bergabung dengan koalisi Netanyahu pada akhir tahun 2022.

Beberapa partai keagamaan dalam koalisi pemerintahan Netanyahu berupaya mengecualikan siswa yeshiva dari dinas wajib militer.

Sementara itu, anggota parlemen lainnya ingin menghapuskan pengecualian itu, seperti diberitakan Reuters.

Kaum Yahudi Haredi atau Ultra-Ortodoks telah lama dikecualikan dari dinas wajib militer, tapi tahun lalu Mahkamah Agung Israel memerintahkan kementerian pertahanan untuk mengakhiri praktek tersebut dan merekrut siswa yeshiva.

Di sisi lain, Netanyahu berusaha keras untuk menyelesaikan kebuntuan dalam koalisinya mengenai RUU wajib militer yang baru untuk mengecualikan siswa yeshiva.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)