Media Malaysia dan China Soroti Polemik Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, tak mempersoalkan pengibaran bendera One Piece menjelang peringatan HUT ke-80 RI.

Ia menilai hal tersebut sebagai bentuk kebebasan berekspresi.

"Makanya sebagai sebuah ekspresi kreativitas boleh," kata Prasetyo Hadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Namun, Prasetyo menegaskan pentingnya menjaga kekhidmatan bulan kemerdekaan.

Prasetyo berharap simbol-simbol lain yang digunakan dalam ekspresi kreatif tak mengganggu penghormatan terhadap simbol negara, khususnya Bendera Merah Putih.

"Tetapi jangan kemudian ini dibawa ke sesuatu yang mengurangi kesakralan kita sebagai bangsa. Apalagi ini di momen menjelang 17 Agustus," jelasnya.

Budi Gunawan: Ada Konsekuensi Hukum

Menko Polkam, Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan, mengatakan ada konsekuensi pidana dari tindakan yang mencederai kehormatan Bendera Merah Putih.

"Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 24 ayat (1) menyebutkan: Setiap orang dilarang mengibarkan Bendera Negara di bawah bendera atau lambang apa pun. Ini adalah upaya kita untuk melindungi martabat dan simbol negara," kata Budi Gunawan dalam keterangan resmi pada Jumat (1/8/2025).

"Pemerintah akan mengambil tindakan hukum secara tegas dan terukur jika ada unsur kesengajaan dan provokasi demi memastikan ketertiban dan kewibawaan simbol-simbol negara," terangnya.

Baca juga: Sekjen Partai Demokrat Setuju Pengibaran Bendera One Piece Ditertibkan

Ia mengatakan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia adalah sebuah peringatan atas perjuangan para pahlawan dan pendiri bangsa Indonesia.

Momen tersebut menjadi pengingat warisan bangsa yang didirikan dengan penuh perjuangan dan pengorbanan. 

"Namun demikian, dalam beberapa hari terakhir, kami mencermati dengan serius adanya provokasi dari sebagian kelompok untuk menurunkan marwah bendera perjuangan kita dan mengganti dengan bendera simbol-simbol fiksi tertentu. Ini tentu sangat memprihatinkan kita semua," katanya.

"Oleh karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menghargai pengorbanan para pejuang dan pahlawan yang telah berkorban," imbuh Budi.

Respons Amnesty

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, menilai pengibaran bendera One Piece menjelang HUT ke-80 RI, bukan merupakan bentuk makar. 

Usman Hamid menegaskan, anggapan tindakan tersebut sebagai bentuk subversif, justru berlebihan.