5 Poin Proposal Gencatan Senjata Sementara Hamas-Israel: Bahas Pembebasan Sandera hingga Jeda Perang

TRIBUNNEWS.COM - Militan sayap kanan asal Palestina, Hamas mengumumkan kesediaannya untuk menerima proposal gencatan senjata sementara dengan Israel, pada Selasa (19/8/2025).

Gencatan senjata adalah kesepakatan antara pihak-pihak yang sedang berkonflik untuk menghentikan permusuhan atau aksi militer dalam jangka waktu tertentu.

Basem Naim, anggota senior biro politik Hamas, mengatakan di media sosial bahwa para pimpinan Hamas sepakat menerima proposal baru.

Keputusan ini tercapai setelah adanya mediasi intensif dari Mesir, Qatar, dan dukungan diplomasi Amerika Serikat, di tengah meningkatnya jumlah korban sipil di Gaza.

"Gerakan ini telah menerima proposal baru dari para mediator. Kami berdoa agar Tuhan memadamkan api perang yang melanda rakyat kami," tulis Basem Naim, dikutip dari CNN International, Selasa.

Menurut pejabat Hamas, alasan utama penerimaan proposal adalah situasi kemanusiaan di Gaza yang semakin kritis.

Blokade yang berlangsung lebih dari satu tahun membuat suplai pangan, obat-obatan, bahan bakar, dan air bersih sangat terbatas.

Ribuan warga sipil, terutama anak-anak, mengalami kelaparan dan gizi buruk, sementara rumah sakit nyaris lumpuh karena kekurangan pasokan medis.

Tak hanya itu meningkatnya jumlah korban sipil akibat serangan Israel yang telah menewaskan lebih dari 62.000 orang sejak 2023 juga makin memperburuk situasi di Gaza.

Alasan itu yang mendorong Hamas menyatakan persetujuan terhadap proposal gencatan senjata baru yang dimediasi Mesir dan Qatar dengan dukungan Amerika Serikat.

Belum ada kepastian apakah Israel bersedia menerima proposal tersebut.

Namun, pernyataan Hamas menandai upaya baru para mediator untuk memulai kembali negosiasi yang gagal pada bulan Juli hingga memadamkan harapan terbaik untuk menghentikan pertempuran selama berbulan-bulan.

Baca juga: Hamas Setuju Usulan Mesir Gencatan Senjata 60 Hari di Gaza, Mau Bebaskan 10 Sandera Israel

5 Poin Proposal Gencatan Senjata dirangkum Tribunnews.com:

1. Penundaan Operasi Militer Selama 60 Hari

Selama gencatan senjata dimulai nantinya hampir seluruh kegiatan militer dihentikan selama dua bulan sebagai bagian dari kesepakatan untuk menciptakan jeda yang memungkinkan bantuan kemanusiaan masuk.

Hamas melihat bahwa gencatan senjata sementara selama 60 hari akan membuka ruang bagi masuknya bantuan internasional dan evakuasi korban yang membutuhkan perawatan mendesak.

2. Pertukaran Tawanan dan Sandera secara Bertahap

Hamas berkomitmen melepas sebagian sandera Yahudi (sekitar setengah dari jumlah yang tersisa), termasuk 10 sandera yang masih hidup dan melibatkan jasad sejumlah lainnya.

Sementara itu Israel akan membebaskan 150–1900 tahanan Palestina sebagai imbalannya.

3. Penarikan Pasukan Israel

Selama proses gencatan senjata, Israel akan diminta menata ulang posisi militernya—menarik pasukan dari wilayah padat penduduk dan memindahkan mereka mendekati perbatasan, sehingga akses kemanusiaan dapat dimaksimalkan.

4. Pembukaan Jalur Bantuan Kemanusiaan

 Kesepakatan ini mencakup fasilitasi masuknya bantuan mendesak seperti obat-obatan, bahan bakar, dan logistik oleh PBB dan lembaga internasional, melalui pintu-pintu masuk seperti Rafah atau perbatasan lain.

5. Perundingan untuk Gencatan Senjata Permanen

Selama masa jeda 60 hari, dimulai perundingan intensif untuk mencapai perjanjian berkelanjutan, termasuk isu seperti penarikan pasukan, penghentian blokade, dan rekonstruksi.

Pejabat Mesir Konfirmasi Sikap Hamas

Seorang pejabat resmi Mesir mengonfirmasi bahwa Hamas telah menerima proposal gencatan senjata yang dirancang bersama oleh Qatar dan Mesir, dengan dukungan Amerika Serikat.

Langkah ini dipandang sebagai pintu masuk menuju kesepakatan komprehensif untuk mengakhiri perang yang telah melanda Gaza sejak 2023.

Mengutip laporan Reuters, pejabat Mesir menyebutkan bahwa kesepakatan tersebut akan mencakup penangguhan sementara seluruh aktivitas militer selama 60 hari.

Dalam periode itu, rencana pertukaran tahanan akan dilakukan: Hamas akan membebaskan setengah dari tawanan Israel yang ditahan di Gaza, sementara Israel akan melepaskan sejumlah tahanan Palestina.

Sementara itu, penasihat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Dmitri Gendelman, juga membenarkan bahwa pemerintah Israel telah menerima tanggapan resmi Hamas melalui para mediator.

Meski demikian, Tel Aviv belum memberikan sinyal jelas apakah mereka sepenuhnya menyetujui ketentuan yang ditawarkan.

(Tribunnews/Namira)