Ini Deretan Negara yang Warganya Ditolak Masuk Klub Malam di Jepang

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Sedikitnya enam bangsa atau pemegang paspor dari negara tertentu dilaporkan dilarang masuk ke sejumlah klub malam di Jepang.

Informasi ini mencuat setelah akun Matsumoto Katsuy (nama samaran) memposting foto di platform X pada Selasa malam (26/8/2025), yang memperlihatkan enam paspor milik negara berbeda.

Ia menulis bahwa sejumlah klub malam di Jepang melarang masuk warga negara tersebut karena dianggap kerap bersikap agresif terhadap perempuan.

“Orang-orang dari negara-negara ini terkenal agresif mengejar perempuan. Jadi larangan ini telah dikeluarkan oleh berbagai klub malam di Jepang,” tulisnya.

Menurut Matsumoto, kini hampir semua klub malam di Jepang mewajibkan pengunjung menunjukkan paspor. Bahkan, mereka yang mengaku berasal dari Italia atau Spanyol disebut tak lolos pemeriksaan keamanan.

Adapun enam negara yang disebut masuk daftar larangan adalah: Italia, Spanyol, Turki, Suriah, Bangladesh, India, Afghanistan, dan Pakistan.

Baca juga: Polisi Temukan Anggota TNI Jadi Korban Penusukan Brutal di Klub Malam Jakarta Selatan

Pengalaman Petugas Keamanan Klub Malam

Seorang pengguna X lain bernama Niisuguru2, yang mengaku bekerja 17 tahun sebagai petugas keamanan klub malam di Jepang, juga membenarkan adanya aturan diskriminatif ini.

“Saya sudah lama berkecimpung di dunia keamanan klub malam. Sejak awal, tempat saya bekerja pada dasarnya melarang orang Kurdi dan Afrika,” tulisnya.

Ia menambahkan bahwa larangan lebih ketat berlaku di klub malam milik orang asing. Bahkan di klub yang pernah dikelola oleh orang Afrika sekalipun, pengunjung asal Afrika tetap otomatis ditolak.

Menurut Nii, hal ini berakar pada pengalaman panjang pihak keamanan menghadapi keributan, kekerasan, hingga perbedaan pemahaman soal risiko antara orang Jepang dan warga asing.

“Bahkan teman-teman Nigeria saya di Roppongi mengaku, saat ini situasinya sangat buruk, sulit masuk klub malam,” tambahnya.

Diskusi mengenai pengetatan akses orang asing di Jepang juga mengaitkan isu imigrasi, khususnya terkait komunitas Kurdi dan Afrika. 

Beberapa pihak menyebut istilah “Hometown-isasi” yang dibungkus dengan frasa halus seperti pertukaran internasional, dukungan pendidikan, hingga revitalisasi daerah, padahal intinya tetap terkait penerimaan imigran dan visa khusus.