Gejolak Baru di Yaman: Houthi Gerebek Kantor PBB, Culik 11 Pekerja

TRIBUNNEWS.COM -  Ketegangan di Yaman kembali meningkat setelah kelompok Houthi yang didukung Iran menyerbu kantor badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di ibu kota Sana’a.

Menurut laporan juru bicara WFP yang dikutip dari The Guardian, salah satu stafnya yang bertugas di kota Sana'a diculik oleh Houthi, sementara lainnya ditahan di wilayah berbeda.

Hal serupa juga terjadi di kantor UNICEF. Ammar Ammar, juru bicara lembaga tersebut, mengatakan pihaknya tengah melakukan penghitungan jumlah pegawai untuk memastikan berapa orang yang ditahan Houthi.

“Kami mencari informasi tambahan langsung dari pihak Houthi,” ujarnya.

Utusan PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, juga mengatakan penahanan turut menargetkan beberapa stafnya yang bekerja di ibu kota Sanaa dan kota Hodeidah.

Dalam keterangan resminya ia menjelaskan bahwa penculikan terjadi setelah Houthi "masuk paksa ke kompleks PBB dan menyita properti PBB".

Sejauh ini sedikitnya ada 11 pekerja dari Program Pangan Dunia (WFP), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan UNICEF yang ditangkap dalam penggerebekan pada Minggu (31/8/2025).

Penahanan staf PBB oleh kelompok Houthi di ibu kota Yaman, Sana’a, sontak memunculkan pertanyaan besar tentang motif di balik aksi kontroversial tersebut.

Meski Houthi tidak memberikan penjelasan resmi, sejumlah analis dan pejabat internasional menduga langkah itu dilakukan sebagai bentuk tekanan politik setelah guncangan besar yang dialami kelompok pemberontak pasca serangan Israel yang menewaskan pejabat kabinet mereka.

Termasuk diantaranya Perdana Menteri Houthi, Ahmed al-Rahawi, dan sejumlah menterinya yang  tewas dalam serangan udara Israel, Kamis lalu (28/8/2025) saat mereka berkumpul di Gedung tersebut untuk menggelar “lokakarya evaluasi tahunan” guna menilai kinerja pemerintahan mereka.

Israel berdalih operasi militer tersebut merupakan respons langsung atas serangan rudal dan drone yang berulang kali dilancarkan kelompok militan Houthi ke wilayah Israel.

Buntut insiden berdarah ini, Ketua Dewan Politik Tertinggi Houthi, Mehdi al-Mashat dalam pernyataannya yang disiarkan melalui Telegram menegaskan bahwa kelompoknya tidak akan tinggal diam.

Baca juga: Houthi Bersumpah Balas Dendam Usai PM Tewas Dibom Israel: Darah Akan Dibalas Darah

Alasan itu yang disinyalir menjadi penyebab mengapa Houthi menculik para staf PBB.

Lebih lanjut, selain faktor politik, penahanan juga diduga terkait kecurigaan Houthi terhadap keberadaan jaringan intelijen asing di balik operasi kemanusiaan PBB.

Mengingat bertahun-tahun, Houthi kerap menuduh organisasi internasional berperan ganda dalam misi kemanusiaan. Namun, tuduhan tersebut tidak pernah disertai bukti konkret.

PBB dan Dunia Internasional Prihatin

Kejadian ini menambah panjang daftar penahanan terhadap staf internasional di Yaman.

PBB mencatat, Houthi sudah menahan puluhan pekerja kemanusiaan sejak beberapa tahun terakhir. Kondisi ini dinilai berpotensi memperburuk krisis kemanusiaan, mengingat Yaman masih menghadapi kelaparan dan wabah penyakit yang mengancam jutaan jiwa.

“Penahanan terbaru ini semakin memperburuk kondisi kemanusiaan di Yaman,” kata seorang pejabat PBB yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Aksi ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan mengancam jalannya misi kemanusiaan di negara yang tengah dilanda krisis berkepanjangan.

Utusan Khusus PBB untuk Yaman mengeklaim penahanan tersebut sebagai tindakan sewenang-wenang dan tidak dapat diterima.

“Saya mengutuk keras gelombang baru penahanan personel PBB di Sana’a dan Hodeidah, serta pemaksaan masuk ke kompleks PBB dan penyitaan properti kami. Kami menuntut agar semua staf dibebaskan segera dan tanpa syarat,” tegasnya.

“Kami tidak akan mundur dalam upaya melindungi pekerja kemanusiaan dan memastikan bantuan tetap sampai kepada rakyat Yaman yang membutuhkan,” imbuh Grundberg.

Hal senada disampaikan pemerintah Yaman yang diakui internasional turut mengecam tindakan Houthi.

Mereka menyebut aksi penculikan itu sebagai upaya untuk menjadikan staf internasional sebagai alat tawar-menawar politik di tengah ketegangan setelah serangan Israel yang menewaskan sejumlah pejabat tinggi Houthi pekan lalu.

Negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa, juga menyampaikan kecaman keras.

Washington memperingatkan bahwa penahanan pekerja kemanusiaan melanggar prinsip dasar perlindungan sipil dalam konflik.

Sementara Uni Eropa menegaskan Houthi harus segera membebaskan semua staf dan menghormati hukum humaniter internasional.

Dengan meningkatnya tekanan diplomatik, para pengamat menilai posisi Houthi bisa semakin terisolasi di panggung internasional.

(Tribunnews.com / Namira)