Pakistan Hadapi Krisis Politik Setelah Sepakati Gencatan Senjata dengan India

Bagi rakyat, kemenangan militer tak membawa kesejahteraan.

Justru layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dipotong, sementara anggaran pertahanan melonjak.

Sejak Mei, militer memanfaatkan popularitas untuk meminggirkan lembaga demokrasi. 

Amnesty International dan kelompok hak digital mengecam pembungkaman sistematis ini.

Internasional juga angkat suara, Agustus lalu, Senator AS Chris Van Hollen mengkritik pelanggaran HAM Pakistan, memperingatkan penangkapan sewenang-wenang dan penghilangan paksa bisa merusak hubungan bilateral.

Duta Besar Uni Eropa di Islamabad juga menyoroti degradasi HAM.

Menurutnya percepatan kemerosotan demokrasi di Pakistan terjadi sejak konflik dengan India.

Di Balochistan, aktivis Dr. Mahrang Baloch masih dipenjara di bawah undang-undang ketertiban umum, meski digugat ke pengadilan.

Amnesty menyebut tindakan ini sebagai 'serangan sistematis' terhadap hak-hak Baloch.

Juli lalu, ketua Jamaat-e-Islami di Balochistan mengumumkan Long March ke Islamabad memprotes ribuan orang hilang dan pengecualian dari proyek CPEC.

Komunitas Pashtun di Khyber Pakhtunkhwa pun terjepit antara militan dan kekerasan negara.

Aktivis Pashtun yang bersuara justru jadi target militer. 

Memperdalam Keresahan

Krisis buatan manusia itu diperparah bencana lingkungan.

Musim panas membawa hujan deras, memicu banjir yang menewaskan lebih dari 800 orang sejak Juni dan membuat 150 ribu warga mengungsi, terutama di Khyber Pakhtunkhwa dan Jammu & Kashmir yang dikuasai Pakistan.

Respons pemerintah minim: evakuasi kacau, bantuan kewalahan.

Pakar lingkungan memperingatkan perubahan iklim memicu cuaca ekstrem, tapi fokus Islamabad pada militer membuat proyek adaptasi iklim kekurangan dana.

Utusan Uni Eropa menegaskan masa jabatannya dimulai dengan banjir 2022 dan berakhir dengan banjir besar 2025, sebuah simbol kegagalan Pakistan mengatasi kerentanan sistemik.

SUMBER