Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.306, Zelensky Akan Ngadu ke Trump Minggu Depan

Ia mengatakan Rusia akan bertindak sebagaimana yang mereka izinkan.

Zelensky Ogah Akhiri Perang ala Korea Selatan dan Korea Utara

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, menolak ide mengakhiri perang dengan Rusia menggunakan model ala Korea Utara dan Korea Selatan, yaitu gencatan senjata tanpa perjanjian damai resmi.

"Tidak ada yang mempertimbangkan model 'Korea', 'Finlandia', atau model lainnya. Gencatan senjata sudah cukup untuk memberikan jaminan keamanan. Kita tidak bisa membuang waktu menunggu kesepakatan yang jelas untuk mengakhiri perang. Kita membutuhkan jaminan keamanan sebelumnya," kata Zelensky saat ditanya soal skenario tersebut.

Ia sependapat dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, yang berpendapat jaminan keamanan tidak harus menunggu perang benar-benar selesai. 

Macron bahkan mendorong kemungkinan pengerahan pasukan penjaga perdamaian Eropa Barat ke Ukraina jika ada gencatan senjata.

Namun, Rusia menolak keras skenario yang melibatkan pasukan NATO. 

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menuduh Ukraina dan negara-negara Barat justru memperpanjang konflik. 

Meski begitu, ia mengatakan Presiden Rusia, Vladimir Putin, masih siap dan bersedia untuk mencari penyelesaian diplomatik.

Putin sebelumnya juga menyatakan Rusia akan menghormati jaminan keamanan yang disepakati, tetapi menegaskan jaminan itu harus disusun untuk Rusia dan Ukraina.

Moskow berulang kali menegaskan perluasan NATO ke arah timur dan ambisi Ukraina untuk bergabung dengan blok militer pimpinan AS dianggap sebagai ancaman langsung bagi keamanan Rusia.

Finlandia: Eropa Sedang Bahas Jaminan Keamanan Ukraina

Presiden Finlandia, Alexander Stubb, mengatakan jaminan keamanan untuk Ukraina yang sedang dibahas oleh "The Coalition of the Willings" akan memaksa negara-negara Eropa untuk siap melawan Rusia jika Moskow kembali menyerang Ukraina di masa depan.

"Jaminan keamanan pada dasarnya merupakan pencegah. Pencegah itu harus masuk akal, dan agar masuk akal, pencegah itu harus kuat," katanya pada Sabtu.

Ia menegaskan, jaminan ini hanya berlaku setelah ada kesepakatan damai antara Ukraina dan Rusia, dan Rusia tidak berhak menentukan bentuknya. 

"Rusia sama sekali tidak punya suara dalam keputusan kedaulatan sebuah negara bangsa yang merdeka … Tentu saja mereka tidak akan setuju, tapi bukan itu intinya," lanjutnya.

Bulan lalu di Paris, Presiden Prancis, Emmanuel Macron, menyebut ada 26 negara yang siap bergabung dalam "pasukan penenang" untuk Ukraina, baik di darat, laut, maupun udara. 

Namun, belum jelas seberapa besar komitmen nyata mereka, karena banyak negara Eropa masih berhati-hati agar tidak terlibat langsung dalam perang dengan Rusia.

Stubb menekankan, jaminan keamanan tidak boleh hanya janji, melainkan harus disertai kekuatan nyata yang bisa membuat Rusia percaya. 

Ia juga menambahkan, "penahan Amerika" tetap penting agar jaminan ini benar-benar kuat, meski sejauh ini belum jelas seberapa jauh pemerintahan Donald Trump bersedia terlibat.

Stubb sendiri semakin berperan dalam negosiasi perdamaian. Ia memiliki hubungan dekat dengan Trump, bahkan sering berkomunikasi secara pribadi, termasuk melalui golf. 

Namun, meski Trump sesekali mengeluarkan pernyataan keras kepada Putin, langkah konkret untuk mendorong perdamaian masih minim.

Minggu lalu, Stubb berkunjung ke Kyiv dan bertemu Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, menyatakan keyakinannya, Ukraina masih bisa bertahan lama dalam perang, seperti diberitakan The Guardian.

Di sisi lain, ia pesimis Putin akan segera duduk di meja perundingan karena menurutnya, "Perang ini terlalu besar untuk dia kalahkan. Dia mungkin telah membuat kesalahan strategis terbesar sejak Perang Dingin, dan gagal dalam semua tujuan strategisnya."

Senator AS Usul Aset Rusia yang Disita Dipindah Setiap 50 Hari

Sekelompok senator Amerika dari Partai Demokrat dan Republik mengajukan rancangan undang-undang baru yang mewajibkan AS secara rutin mentransfer aset Rusia yang dibekukan ke Ukraina setiap 90 hari. 

RUU ini merupakan kelanjutan dari Undang-Undang REPO yang sudah disahkan pada April 2024.

Para senator menekankan, dana tersebut penting untuk membantu Ukraina bertahan, membangun kembali negaranya, sekaligus memberi tekanan ekonomi pada Rusia tanpa membebani pajak rakyat AS. 

Saat ini, lebih dari 300 miliar dolar aset Rusia masih dibekukan di seluruh dunia, sebagian besar berada di Uni Eropa.

Sejak 2022, G7 dan Uni Eropa sudah menyepakati penggunaan bunga dari aset beku itu untuk memberi pinjaman $50 miliar ke Ukraina. 

AS sendiri menegaskan tidak akan membuka blokir aset Rusia sampai Moskow membayar ganti rugi penuh kepada Kyiv.

Dengan RUU baru ini, Washington berharap bisa mendorong sekutunya agar juga menggunakan aset Rusia yang dibekukan di negara mereka untuk membantu Ukraina, lapor Suspilne.

Ukraina Beri Sanksi Baru ke Rusia

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, pada Sabtu, 20 September, menandatangani dekrit baru tentang penerapan sanksi tambahan terhadap Rusia. 

"Saya menandatangani tiga paket sanksi. Khususnya, terhadap para propagandis yang membantu Rusia, terhadap berbagai individu yang berbisnis di wilayah pendudukan dan mengisi anggaran Rusia, mendukung sistem jahat ini, serta terhadap individu yang menggoyahkan stabilitas Moldova demi kepentingan Moskow. Ukraina membantu Moldova, dan kami tertarik pada stabilitas tetangga kami – pada keberhasilan Moldova," kata Zelensky dalam pidato malamnya pada Sabtu.

Zelensky juga menyebut paket sanksi ke-19 terhadap Rusia segera disetujui. 

"Kami sedang menyelaraskan paket di Ukraina dengan cepat. Sumber daya energi Rusia terbatas. Begitu pula infrastruktur armada bayangannya: akan ada tekanan baru. Juga skema mata uang kripto yang digunakan Rusia justru untuk menghindari sanksi: Eropa akan melawan," tegasnya. 

Menurutnya, sebagian besar usulan Ukraina sudah dimasukkan ke dalam rencana sanksi Uni Eropa. 

"Kami terus melakukan pekerjaan ini dengan setiap mitra kami, dan, tentu saja, terutama dengan Uni Eropa dan juga dengan Kelompok Tujuh. Kami juga mengharapkan langkah sanksi yang tegas dari Amerika Serikat - Eropa sedang menjalankan tugasnya," tambahnya.

Ukraina Serang Stasiun Pompa Minyak Rusia

Pada Sabtu malam, pesawat tak berawak jarak jauh dari Pusat Operasi Khusus "A" SBU dan Pasukan Operasi Khusus Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang sejumlah stasiun pemompaan minyak dari pipa minyak Kuibyshev-Tikhoretsk di Rusia.

Stasiun tersebut terlibat dalam ekspor minyak melalui pelabuhan Novorossiysk.

Sebuah sumber di dinas khusus memberi tahu Suspilne tentang hal ini pada hari Sabtu.

Ini adalah stasiun "Zenzevatka" (Zenzevatka, wilayah Volgograd, Federasi Rusia), "Sovkhoznaya-2" (Progress, wilayah Samara, Federasi Rusia), serta stasiun pengiriman produksi linier "Samara" (Prosvet, wilayah Samara, Federasi Rusia).

Akibat serangan pesawat tak berawak Ukraina, stasiun-stasiun tersebut berhenti beroperasi dan memompa minyak.

"SBU melanjutkan upayanya yang sukses dalam menerapkan sanksi drone terhadap kilang dan stasiun pompa minyak Rusia. Infrastruktur inilah yang menghasilkan surplus petrodolar ke anggaran Rusia, yang memicu perang melawan Ukraina. Upaya pemblokiran aliran uang ini akan terus berlanjut," ujar sumber tersebut.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)