Bukan Tony Blair, Jusuf Kalla Diajukan Prof Hikmahanto untuk Pimpin Pemerintahan Transisi Gaza

Faksi-faksi tersebut menyatakan perjanjian tersebut merupakan kegagalan politik dan keamanan dari rencana pendudukan untuk memaksakan pemindahan paksa. 

"Pembebasan ratusan tahanan perempuan dan laki-laki kami mencerminkan keteguhan perlawanan dan persatuan posisinya," kata faksi-faksi Palestina dalam pernyataannya, Jumat (10/10/2025).

Baca juga: Pemerintah RI Siap Terlibat dalam Rekonstruksi Gaza Pasca Gencatan Senjata

Faksi-faksi Palestina mendesak negara-negara penengah dan Amerika Serikat (AS) untuk memastikan komitmen pendudukan Israel terhadap perjanjian tersebut. 

Mereka juga memuji gerakan global dalam solidaritas dengan rakyat Palestina untuk menolak genosida dan mengadili kejahatan pendudukan Israel.

Selain itu, mereka menyatakan kesiapannya untuk memanfaatkan partisipasi Arab dan internasional dalam rekonstruksi Gaza dengan cara yang bermartabat bagi rakyat Palestina dan menjaga hak-hak mereka atas tanah mereka.

Sebaliknya, ketiga faksi tersebut menolak perwalian asing atas Jalur Gaza. 

"Kami menegaskan bahwa penentuan bentuk pemerintahan di Jalur Gaza adalah urusan internal Palestina," bunyi pernyataan itu.

Baca juga: AS Kirim 200 Tentara ke Israel Pantau Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza, Sudah Mulai Berdatangan

"Kami menegaskan penolakan mutlak kami terhadap perwalian asing apa pun, dan kami menegaskan bahwa penentuan bentuk pemerintahan di Jalur Gaza dan fondasi kerja lembaga-lembaganya adalah urusan internal Palestina yang ditentukan bersama oleh komponen-komponen nasional rakyat kami," jelasnya, lapor Al Jazeera.

Ia menyerukan dimulainya proses politik nasional yang bersatu dengan semua kekuatan dan faksi Palestina.

Hamas dan Israel mencapai kesepakatan pada Kamis (9/10/2025) pagi mengenai tahap pertama proposal yang diajukan oleh Presiden AS Donald Trump untuk gencatan senjata dan pertukaran tahanan antara kedua pihak.

Kesepakatan itu tercapai setelah empat hari negosiasi tidak langsung antara kedua pihak di Sharm el-Sheikh, Mesir, dengan partisipasi Turki, Mesir, dan Qatar, dan di bawah pengawasan AS.

Setelah diumumkannya kesepakatan antara Israel dan Hamas, militer Israel mulai menarik pasukannya dari beberapa wilayah di Jalur Gaza pada Jumat.

Baca juga: Membangun Kembali Gaza Disebut Butuh Upaya Monumental, Setara dengan Jerman setelah Perang Dunia II

Tony Blair yang Ditunjuk Jadi Pemimpin Transisi Gaza

Sebelumnya terdapat rencana kontroversial Gedung Putih yang menjadi sorotan, yakni saat menunjuk Mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, untuk memimpin pemerintahan transisi sementara di Jalur Gaza.

Blair digadang-gadang akan memimpin sebuah badan bernama Otoritas Transisi Internasional Gaza (GITA), yang berperan sebagai otoritas politik dan hukum tertinggi di wilayah tersebut selama lima tahun.

Menurut laporan media lokal Times of Israel, rencana ini meniru model pemerintahan transisi di Timor-Leste dan Kosovo, yang sebelumnya dikelola oleh komunitas internasional sebelum memperoleh status kenegaraan.