Israel Terima 2 Jasad Sandera dari Hamas, Sedang Diidentifikasi di Tel Aviv

Ia mengatakan pembukaan kembali perlintasan Rafah akan dipertimbangkan berdasarkan pengembalian jenazah sandera terakhir dan penerapan perjanjian gencatan senjata.

Sementara Hamas mengatakan Netanyahu menggunakan dalih lemah untuk mengganggu kesepakatan gencatan senjata.

Militer Israel menekankan Hamas harus mematuhi perjanjian dan menyerahkan semua sandera.

Israel menuduh Hamas melanggar perjanjian karena terlambat mengembalikan jenazah sandera, sementara Amerika Serikat (AS) menganggap itu bukan pelanggaran dan yakin Hamas sedang mencari semua jenazah sandera.

Jumlah Korban Jiwa di Jalur Gaza

Sejak Oktober 2023, serangan Israel dalam perang genosida di Jalur Gaza telah menewaskan 68.116 warga sipil Palestina dan melukai 170.200 lainnya, menurut data Kementerian Kesehatan Palestina per 18 Oktober 2025.

Israel menyalahkan Hamas atas kematian dan kehancuran di Jalur Gaza, menganggapnya sebagai balasan atas Operasi Banjir Al-Aqsa yang diluncurkan Hamas dan faksi-faksi sekutunya pada 7 Oktober 2023.

Hamas dan faksi lainnya menangkap 250 orang setelah membobol pertahanan Israel di perbatasan selatan pada 7 Oktober 2023, menyebut operasinya sebagai perlawanan terhadap pendudukan Israel di Palestina sejak tahun 1948.

Sekutu Israel, Presiden AS Donald Trump mengajukan proposal gencatan senjata untuk Israel dan Hamas yang ditengahi oleh mediator Qatar dan Mesir dengan partisipasi AS dan Turki.

Hamas dan Israel pihak sepakat dan gencata senjata dimulai pada Jumat, 10 Oktober 2025, namun kesepakatan tersebut rapuh karena kedua pihak saling tuduh melanggar perjanjian.

Kantor Media Pemerintah Gaza mengatakan tentara Israel melakukan 47 pelanggaran perjanjian gencatan senjata sejak mulai berlaku pada 10 Oktober, menewaskan 38 warga Palestina dan melukai 143 lainnya.

Pada Sabtu, serangan Israel yang menewaskan 11 anggota keluarga di sebelah timur Kota Gaza, termasuk tujuh anak-anak pada Sabtu (18/10/2025), lapor Al Jazeera.

Di hari yang sama, juru bicara Hamas di Gaza, Hazem Qassem, mengatakan kelompok Palestina itu tidak ingin bergabung dengan peran administratif apa pun dalam pemerintahan di Jalur Gaza.

Ia mengatakan Hamas setuju untuk membentuk komite dukungan masyarakat untuk mengambil alih pemerintahan Gaza.

"Kami menyerukan pembentukan Komite Dukungan Masyarakat segera hingga terbentuknya Komite Manajemen Gaza. Badan-badan pemerintah di Gaza terus menjalankan tugasnya, karena kekosongan ini sangat berbahaya," ujar Qassem.

"Lembaga-lembaga pemerintah akan terus menjalankan tugasnya hingga komite administratif dibentuk dan disetujui oleh semua faksi Palestina. Diskusi sedang berlangsung dengan para mediator untuk mengatur negosiasi tahap kedua," tambahnya.

Ia mengatakan tahap kedua dari kesepakatan gencatan senjata itu rumit dan langkah-langkah telah dimulai untuk membentuk konsensus nasional atas poin-poin penting.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)