PM Jepang Sanae Takaichi Dorong Penghapusan Pajak Sementara Bensin, Fokus Tekan Harga Energi

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menegaskan komitmennya untuk menekan beban ekonomi masyarakat melalui langkah penghapusan tarif sementara pajak bensin.

Hal itu disampaikan dalam pidato perdananya di sidang parlemen Jepang (Diet), Selasa (28/10/2025).

Dalam pidato berdurasi sekitar 30 menit tersebut, Takaichi menyatakan penanggulangan harga tinggi dan penguatan ekonomi nasional akan menjadi prioritas utama pemerintahannya.

“Kami akan memberikan prioritas utama untuk langkah-langkah menanggulangi harga tinggi dan memperkuat perekonomian dengan sekuat tenaga,” tegas Takaichi di hadapan anggota parlemen.

Baca juga: PM Jepang Sanae Takaichi Umumkan Kabinet Baru, Hanya 2 Menteri Perempuan di Dalamnya

Dorong RUU Penghapusan Pajak Bensin 

Takaichi juga menyampaikan harapannya agar Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk menghapuskan tarif sementara pajak bensin dapat segera disahkan oleh parlemen. 

Selain itu, pemerintah akan memberikan dukungan terhadap biaya listrik dan gas menjelang musim dingin guna meringankan beban masyarakat.

“Prioritas utama kabinet ini adalah menanggapi tingginya harga yang dihadapi rakyat. Kami ingin membangun ekonomi yang kuat dengan kerja sama semua pihak,” ujarnya.

Untuk mewujudkan hal itu, Takaichi berencana mengajukan anggaran tambahan ke parlemen yang difokuskan pada langkah-langkah penanggulangan harga tinggi.

Ia juga mengajak partai oposisi untuk bekerja sama dalam membangun konsensus kebijakan.

“Mari kita samakan pandangan antara partai yang berkuasa dan oposisi demi kepentingan rakyat,” tambahnya.
 
Bentuk Dewan Strategi Pertumbuhan dan Majelis Nasional Jaminan Sosial

Sebagai bagian dari visi pertumbuhan ekonomi jangka panjang, Takaichi mengumumkan pembentukan Dewan Strategi Pertumbuhan Jepang yang akan berfokus pada investasi berbasis teknologi canggih dan inovasi industri.

Selain itu, pemerintah juga akan membentuk Majelis Nasional yang terdiri dari anggota parlemen partai pemerintah dan oposisi, serta para ahli kebijakan publik.

Majelis ini akan membahas mekanisme pembiayaan jaminan sosial, termasuk keseimbangan antara manfaat dan beban yang ditanggung warga.

“Politik bukanlah keputusan sepihak, tetapi kegiatan berbicara bersama, khawatir bersama, dan memutuskan bersama demi kemajuan bangsa,” tutur Takaichi.

Perkuat Diplomasi dan Hubungan Jepang-AS

Terkait dengan  bidang luar negeri, Takaichi menegaskan diplomasi Jepang akan kembali aktif di panggung global.

Ia menekankan pentingnya kerja sama strategis dengan mitra utama seperti Amerika Serikat.

“Diplomasi Jepang yang mekar di tengah dunia akan dipulihkan. Kami akan meningkatkan hubungan Jepang–AS ke tingkat yang lebih tinggi dengan membangun kepercayaan antar pemimpin,” ujarnya, seraya menyinggung rencana kunjungan Presiden AS Donald Trump ke Jepang pekan depan.
 
Pidato perdana Takaichi menandai arah baru kebijakan ekonomi Jepang yang berfokus pada pengendalian harga energi, peningkatan daya beli masyarakat, dan pertumbuhan berbasis teknologi.

Dengan pendekatan yang menekankan kolaborasi lintas partai, Takaichi berupaya membangun pemerintahan yang responsif, transparan, dan berpihak pada rakyat.

Diskusi kabinet baru Takaichi juga dilakukan kelompok Pencinta Jepang. Gabung gratis kirimkan nama alamat dan nomor whatsapp ke email tkyjepang@gmail.com