Selasa, 28 Oktober 2025

Sindiran Menteri Pertanian Jepang Norikazu Suzuki untuk Mantan PM Shigeru Ishiba Soal Harga Beras

Suzuki juga mengakui harga beras saat ini sulit turun karena meningkatnya pembelian oleh koperasi pertanian dan para kolektor

Editor: Eko Sutriyanto
suzuki-norikazu.com
KRITIK MANTAN PM - Menteri Pertanian Jepang Norikazu Suzuki menyindir mantan PM Shigeru Ishiba terkait pernyataannya soal harga beras. Suzuki menilai kebijakan beras seharusnya tak diatur secara politis dan berjanji membawa perubahan di sektor pangan Jepang. 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Menteri Pertanian Jepang Norikazu Suzuki (43) melontarkan sindiran tajam terhadap mantan Perdana Menteri Shigeru Ishiba dalam program televisi komersial,  Senin (27/10/2025) pagi.

Suzuki memastikan dirinya akan mengubah kebijakan peningkatan produksi beras dari pemerintahan sebelumnya untuk membawa arah baru.

“Saya tidak ingin kembali normal. Saya akan mengubahnya menjadi lebih baik,” ujarnya.

Sebelumnya, Ishiba pernah menyatakan bahwa harga rata-rata beras 5 kilogram seharusnya berada di kisaran 3.000 yen, dan tidak seharusnya ada harga 4.000 yen.

Pernyataan itu menuai tanggapan keras dari Suzuki.

Baca juga: Beruang Liar Kembali Serang Warga Jepang Sampai Tewas, Empat Luka-luka

“(Shigeru Ishiba) seharusnya tidak mengatakan seharusnya tidak ada harga 4.000 yen. Bagaimana kalau berbicara tentang melibatkan harga dari sisi politik?” katanya menyindir.

Komentar tersebut dianggap sebagai kritik terhadap campur tangan politik dalam pengaturan harga beras, isu yang kini menjadi perdebatan besar di Jepang antara kalangan politisi dan pelaku usaha pertanian.

Suzuki juga menolak anggapan bahwa pemerintah berpihak pada petani demi kepentingan elektoral.

“Yang harus dilindungi adalah produksi pangan negara ini. Saya tidak akan melakukan apa pun demi suara,” tegasnya.

Sebagai mantan Wakil Menteri Pertanian hingga November tahun lalu, Suzuki merefleksikan penanganan kekurangan beras yang terjadi sejak 2024.

Ia menilai pemerintah seharusnya lebih cepat melepas cadangan beras ke pasar.

“Seharusnya dilepas pada musim panas lalu. Kami akan memastikan hal itu dilakukan agar tidak ada lagi toko yang kehabisan beras,” ujarnya.

Suzuki juga mengakui harga beras saat ini sulit turun karena meningkatnya pembelian oleh koperasi pertanian dan para kolektor.

“Masih ada ruang untuk inovasi dalam menekan biaya pengambilan. Saya berharap sektor swasta dapat membantu mengurangi biaya distribusi,” katanya.

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved