Netanyahu Mau Israel yang Tentukan Negara Mana Saja yang Boleh Kirim Tentara ke Gaza

Ringkasan Berita:

• Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menginginkan Israel akan sepenuhnya menentukan kebijakan keamanannya.
• Netanyahu juga ingin memutuskan pasukan internasional mana yang dapat atau tidak dapat diterima untuk bekerja sama.
• Netanyahu menekankan bahwa penentuan pasukan asing yang terlibat dengan keamanan Israel merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh Tel Aviv.

TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Minggu (26/10/2025) menegaskan bahwa Israel akan sepenuhnya menentukan kebijakan keamanannya.

Israel, lanjut Benjamin Netanyahu, juga akan memutuskan pasukan internasional mana yang dapat atau tidak dapat diterima untuk bekerja sama.

Pernyataan tersebut disampaikan Benjamin Netanyahu pada awal pertemuan kabinet di tengah diskusi dan upaya internasional mengenai penempatan potensi pasukan stabilisasi di kawasan, khususnya terkait konflik Israel-Palestina.

"Kami mengontrol keamanan kami sendiri dan kami telah menjelaskan kepada pasukan internasional bahwa Israel akan memutuskan pasukan mana yang tidak dapat diterima oleh kami — dan itulah cara kami bertindak dan akan terus bertindak," ujar Netanyahu, sebagaimana dilaporkan oleh Al Arabiya.

Netanyahu menekankan bahwa penentuan pasukan asing yang terlibat dengan keamanan Israel merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh Tel Aviv.

Lebih lanjut, pemimpin Israel itu menyatakan bahwa sikap tegas negaranya ini telah mendapat penerimaan dari pihak sekutu utama mereka.

"Hal ini, tentu saja, diterima oleh Amerika Serikat, sebagaimana diungkapkan oleh perwakilan paling senior mereka dalam beberapa hari terakhir," tambah Netanyahu.

Pernyataan ini muncul menyusul spekulasi dan rencana terkait pembentukan dan penempatan pasukan asing — termasuk yang dipimpin oleh AS — untuk mengawasi keamanan pascakonflik di Jalur Gaza.

Netanyahu memastikan bahwa setiap kekuatan asing yang ingin beroperasi di wilayah tersebut harus mendapat persetujuan penuh dan tidak bertentangan dengan kepentingan keamanan nasional Israel.

Tak Butuh Persetujuan untuk Serang Gaza

Sementara itu dalam acara yang sama, Netanyahu mengeluarkan peringatan tegas soal tindakan Israel yang menyerang Gaza dan Lebanon.

Baca juga: Karier Diujung Tanduk, Mayoritas Warga Israel Tak Tolak Netanyahu Kembali Berkuasa

Netanyahu menyatakan bahwa Israel tidak akan meminta persetujuan dari pihak mana pun untuk melancarkan serangan terhadap sasaran di Gaza atau Lebanon, meskipun saat ini telah menyepakati gencatan senjata.

Pernyataan tersebut menekankan klaim kedaulatan Israel atas operasi keamanannya, menyusul serangkaian kunjungan dari pejabat tinggi AS yang berupaya mengonsolidasikan perjanjian gencatan senjata di Gaza.

"Israel adalah negara yang mandiri. Kami akan membela diri dengan cara kami sendiri dan kami akan terus menentukan nasib kami," ujar Netanyahu dalam pertemuan para menteri pemerintah, dikutip dari Arab News.

"Kami tidak mencari persetujuan siapa pun untuk ini. Kami mengendalikan keamanan kami," tegasnya lagi.

Komentar Netanyahu ini muncul setelah pasukan Israel pada hari sebelumnya, Sabtu (25/10/2025), melancarkan "serangan terarah" terhadap seorang individu di Gaza tengah.

Militer Israel mengklaim individu tersebut adalah anggota Jihad Islam yang sedang merencanakan serangan terhadap pasukan Israel.

Gencatan senjata yang didukung AS antara Israel dan kelompok militan Palestina Hamas telah berlaku sekitar dua tahun sejak pecahnya perang di Jalur Gaza.

Namun, kedua belah pihak saling menuduh melakukan pelanggaran.

Meskipun Israel mengklaim menargetkan anggota Jihad Islam, kelompok militan Palestina tersebut mengeluarkan pernyataan yang menyebut klaim Israel mengenai rencana serangan itu sebagai "tuduhan palsu belaka".

Saksi mata di lokasi kejadian melaporkan melihat serangan drone menghantam sebuah mobil hingga terbakar.

Tenaga medis setempat menyebutkan empat orang terluka dalam insiden tersebut, namun tidak ada laporan segera mengenai korban jiwa.

Selain itu, saksi mata juga melaporkan tank-tank Israel menembaki area timur Kota Gaza.

Di tengah ketegangan gencatan senjata, beberapa media Israel menyebut adanya kebijakan baru yang memungkinkan pejabat Mesir memasuki Jalur Gaza.

Kebijakan yang sebelumnya melarang masuknya pasukan asing ini bertujuan untuk membantu menemukan jenazah para sandera yang ditawan oleh Hamas dalam serangan 7 Oktober 2023.

Baca juga: Trump Ultimatum Netanyahu, Ancam Cabut Dukungan untuk Israel jika Nekat Caplok Tepi Barat

Sesuai perjanjian gencatan senjata, Hamas berjanji untuk mengembalikan semua sandera yang mereka culik, namun jenazah 13 sandera masih berada di dalam wilayah kantong tersebut.

Di ranah politik domestik, keputusan Netanyahu untuk menerima gencatan senjata yang ditengahi AS telah melemahkan koalisi pemerintahannya yang berhaluan sayap kanan.

Para sekutu garis keras Netanyahu mengecam keras perjanjian tersebut, menuntut agar militer tetap mempertahankan kendali atas seluruh Jalur Gaza.

Analisis politik menyebutkan, dengan tidak adanya mayoritas mutlak di parlemen, fokus Netanyahu saat ini beralih pada pemosisian diri untuk memenangkan pemilihan umum berikutnya, bahkan jika harus diadakan lebih awal.

(Tribunnews.com/Whiesa)