Gertak Netanyahu, Macron Minta Israel Setop Caplok Tepi Barat: Eropa Tak Akan Diam

Ringkasan Berita:

• Presiden Prancis Emmanuel Macron memperingatkan rencana aneksasi Tepi Barat berpotensi memicu reaksi tegas dari negara-negara Eropa.
• Prancis dan Palestina sepakat membentuk komite bersama untuk memperkuat dasar negara Palestina, termasuk penyusunan konstitusi baru dan reformasi politik pascaperang.
• Tak hanya Prancis, Spanyol, Irlandia, Norwegia, dan Belgia kini bersikap lebih keras terhadap Israel, menekan Tel Aviv agar menghentikan permukiman ilegal dan menghormati hukum internasional.

TRIBUNNEWS.COM - Ketegangan diplomatik antara Eropa dan Israel kembali meningkat setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron mengeluarkan peringatan keras kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Macron menegaskan bahwa setiap upaya Israel untuk mencaplok atau melakukan aneksasi terhadap wilayah Tepi Barat Palestina akan dianggap sebagai “garis merah” yang dapat memicu reaksi tegas dari negara-negara Eropa.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers bersama Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Paris pada Selasa (11/11/2025).

Bertepatan dengan peringatan satu bulan setelah gencatan senjata rapuh antara Israel dan Hamas di Gaza.

Macron, yang sebelumnya telah mengakui negara Palestina secara resmi pada September lalu, menegaskan bahwa rencana Israel untuk memperluas permukiman atau mencaplok wilayah Tepi Barat akan Konvensi Jenewa 1949, khususnya Konvensi Jenewa Keempat.

Ini karena tindakan tersebut bertentangan dengan hukum internasional yang melindungi penduduk sipil di wilayah yang diduduki selama masa konflik atau pendudukan militer.

Konvensi Jenewa 1949 sendiri melarang negara pendudukan memindahkan penduduknya ke wilayah yang diduduki.

Lantaran pencaplokan wilayah yang dilakukan Israel tidak hanya akan memperburuk penderitaan rakyat Palestina, tetapi juga memicu ketidakstabilan politik dan keamanan di seluruh kawasan.

“Permukiman ilegal dan rencana aneksasi tidak hanya memperburuk ketegangan, tetapi juga menghancurkan dasar hukum untuk perdamaian. Eropa tidak akan diam,” tegas Macron, dilansir dari AFP.

Selain itu, tindakan aneksasi dan pembangunan permukiman di wilayah pendudukan juga melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB, termasuk Resolusi 242 (1967) dan Resolusi 2334 (2016).

Dimana resolusi tersebut menegaskan bahwa semua permukiman Israel di Tepi Barat “tidak memiliki dasar hukum” dan “merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.”

Bagi Eropa, termasuk Prancis, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Konvensi Jenewa dianggap sebagai ancaman terhadap tatanan global yang dibangun pasca-Perang Dunia II.

Baca juga: Trump Ultimatum Netanyahu, Ancam Cabut Dukungan untuk Israel jika Nekat Caplok Tepi Barat

Oleh karena itu, Macron menilai bahwa diam terhadap tindakan semacam ini akan berbahaya bagi masa depan hukum internasional.

Komite Bersama untuk Palestina

Peringatan Macron datang di tengah tekanan global terhadap Israel untuk menghentikan perluasan permukiman dan serangan ke Gaza.

Meski Amerika Serikat masih menjadi sekutu utama Tel Aviv, sejumlah negara Eropa kini mulai mengambil posisi lebih keras terhadap kebijakan Israel di wilayah Palestina.

Dengan pernyataan tegas Macron, Prancis mengirimkan sinyal bahwa Eropa siap mengambil langkah nyata baik dalam bentuk sanksi politik maupun tekanan diplomatik jika Israel tetap melanjutkan rencana aneksasinya.

Untuk memperkuat konsolidasi negara Palestina, Macron dan Presiden Abbas juga sepakat membentuk komite bersama.

Komite ini akan membantu proses penyusunan konstitusi baru Palestina yang disebut-sebut hampir rampung.

“Kami hampir menyelesaikan draf konstitusi sementara dan undang-undang pemilu,” ujar Abbas, seraya menegaskan komitmennya untuk melakukan reformasi politik dan penyelenggaraan pemilu setelah perang berakhir.

Langkah Prancis tersebut menunjukkan upaya nyata Eropa untuk kembali berperan aktif dalam isu Palestina, terutama setelah meningkatnya ketegangan dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia oleh Israel di wilayah pendudukan.

Eropa Mulai Bersikap Keras

Tak hanya Prancis, belakangan sejumlah negara di Eropa kini mulai mengambil sikap yang lebih keras terhadap kebijakan Israel di wilayah pendudukan Palestina, terutama setelah meningkatnya kekerasan di Tepi Barat dan operasi militer berkelanjutan di Gaza.

Negara-negara seperti Spanyol, Irlandia, Norwegia, dan Belgia termasuk di antara pihak yang kini secara terbuka menekan Tel Aviv agar menghentikan perluasan permukiman ilegal dan menghormati hukum internasional.

Perubahan sikap ini menandai pergeseran diplomatik yang signifikan di kawasan Eropa, yang selama bertahun-tahun cenderung berhati-hati dalam mengkritik Israel.

Para analis menilai, perubahan sikap negara-negara Eropa ini dipicu oleh meningkatnya korban sipil di Palestina serta tekanan opini publik di dalam negeri yang menuntut langkah konkret terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

Banyak warga Eropa yang turun ke jalan menuntut pemerintah mereka untuk berhenti bersikap netral dan mengambil tindakan nyata terhadap kebijakan Israel.

Dengan semakin banyak negara Eropa yang bersuara keras, peta diplomasi internasional terhadap konflik Israel–Palestina kini tengah bergeser.

Jika tren ini berlanjut, bukan tidak mungkin blok Eropa akan memainkan peran yang lebih aktif dalam mendorong pengakuan negara Palestina dan menekan Israel agar kembali ke meja perundingan damai.

(Tribunnews.com / Namira)