Jaksa Georgia Resmi Gagalkan Kasus Intervensi Pemilu AS 2020 terhadap Trump dan Sekutunya

Ringkasan Berita:

• Jaksa Georgia Peter Skandalakis resmi membatalkan seluruh dakwaan pemerasan terhadap Presiden Donald Trump dan sekutunya terkait dugaan upaya membatalkan hasil Pilpres AS 2020.
• Ia menilai kasus mustahil disidangkan dalam waktu dekat karena persoalan hukum kompleks dan bisa molor hingga 2029–2031.
• Skandalakis menegaskan keputusannya bukan politis dan hasil Pilpres 2020 tetap sah, sementara Trump menyebut pembatalan itu sebagai kemenangan.

TRIBUNNEWS.COM - Kasus intervensi pemilu Georgia, Amerika Serikat memasuki babak baru.

Persoalan yang sempat dianggap sebagai ancaman terbesar bagi masa depan politik Presiden Donald Trump itu, akhirnya resmi dihentikan.

CNN melaporkan bahwa jaksa Georgia, Peter Skandalakis, pada Rabu (26/11/2025) mengumumkan pembatalan seluruh dakwaan pemerasan terhadap Trump dan para terdakwa lain atas dugaan upaya membatalkan hasil Pilpres 2020 di negara bagian tersebut.

Keputusan itu sekaligus menutup jalur hukum terakhir yang tersisa dalam kasus pemilu Georgia, setelah gugatan federal terkait campur tangan pemilu dan dokumen rahasia sebelumnya juga dibatalkan.

Skandalakis menilai kasus ini mustahil disidangkan dalam waktu dekat karena tumpukan persoalan hukum seperti kekebalan, yurisdiksi, hingga akses dokumen federal.

“Kasus ini mungkin baru bisa dibawa ke juri pada 2029 atau 2031,” tulisnya dalam pernyataan resmi.

Pertimbangan Jaksa

Menurut CNN, jaksa sempat mempertimbangkan memisahkan kasus Trump dari para terdakwa lain supaya persidangan dapat berjalan sambil menunggu masa jabatan kedua Trump berakhir.

Namun ia menilai langkah itu “tidak logis dan merugikan negara bagian.”

Skandalakis menegaskan keputusannya bukan bersifat politis.

Ia menyatakan masyarakat Georgia tidak akan mendapat manfaat jika kasus berlarut-larut hingga satu dekade.

Ia juga menuliskan bahwa hasil Pilpres 2020 adalah sah dan ia tidak mempercayai klaim kecurangan yang selama ini digaungkan Trump.

Baca juga: Negara Bagian Georgia Laporkan Donald Trump atas Dugaan Campur Tangan Pemilu AS 2020

Kasus pemerasan tersebut awalnya diajukan Jaksa Wilayah Fulton County, Fani Willis, pada Agustus 2023 terhadap Trump dan 18 sekutu politik.

Dakwaan itu menggunakan Undang-Undang RICO negara bagian—aturan yang biasanya digunakan untuk menjerat kelompok kriminal terorganisasi.

BBC dan CNN mencatat kasus ini dipandang sebagai tuntutan pidana yang paling mungkin disidangkan karena berada di ranah negara bagian, bukan federal.

Kasus ini bermula dari panggilan telepon Januari 2021 ketika Trump meminta Menteri Luar Negeri Georgia Brad Raffensperger untuk “menemukan” suara tambahan agar ia dapat menang di negara bagian tersebut.