Davidson Window dan Prediksi Benarkah Militer China akan Menginvasi Taiwan pada Tahun 2027?

Ringkasan Berita:

• Konsep Davidson Window diperkenalkan Laksamana Philip S. Davidson (eks Komandan INDOPACOM AS) pada 2021.
• Mendefinisikan periode kritis 2021–2027.
• PLA diperkirakan mencapai kesiapan militer untuk mengambil alih Taiwan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - China dan Taiwan kembali memanas di penghujung 2025, setelah Beijing kembali menegaskan klaim kedaulatan atas Taiwan, sementara Taipei menolak tegas ide “kembali ke China” seraya memperkuat anggaran pertahanan mereka.

Setiap kali terjadi eskalasi tentu menyisakan kekhawatiran banyak pihak:

Akankah ini semua berujung pada intervensi militer? Jika iya, kapan China melakukan invasi ke Taiwan? Benarkah China akan menyerang Taiwan pada 2027?

'Teori' Davidson Window

Semua spekulasi soal potensi China menyerang Taiwan pada 2027 bermula dari konsep Davidson Window.

Nama konsep ini diambil dari Laksamana Philip S. Davidson, seorang perwira tinggi militer yang pernah menjabat sebagai Komandan Komando Indo-Pasifik AS (INDOPACOM). 

Pada Maret 2021, Laksamana Davidson menyampaikan peringatan keras dalam kesaksiannya di hadapan Senat AS.

 Ia tidak hanya menyajikan analisis, tetapi juga sebuah proyeksi waktu yang sangat spesifik.

Jendela Davidson didefinisikan sebagai periode kritis dari tahun 2021 hingga 2027.

Menurut Davidson, dalam rentang waktu inilah Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok (PLA) akan mencapai tingkat kemampuan militer yang memadai untuk melakukan upaya serius guna mengambil alih Taiwan. 

Peringatan ini didasarkan pada pengamatan atas kecepatan luar biasa modernisasi militer Tiongkok, termasuk peningkatan kapasitas amfibi, teknologi misil, dan kemampuan perang siber.

Di Kongres Amerika Serikat, komentar Davidson seperti sirene darurat. Komite pertahanan segera menggelontorkan anggaran melalui Pacific Deterrence Initiative. 

Dalam beberapa tahun, permintaan belanja Indo-Pacific Command melambung menjadi US$26,5 miliar. Sekitar US$15 miliar di antaranya masuk dalam anggaran Pertahanan AS 2025. 

Kongres bahkan memberi Pentagon kewenangan US$1 miliar per tahun untuk memasok senjata ke Taiwan, di luar bantuan tambahan hampir US$4 miliar lewat paket keamanan nasional terbaru.

Taiwan sendiri menempatkan 2027 sebagai titik krusial.

Latihan militer tahunan Han Kuang bulan lalu mensimulasikan skenario serangan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) pada tahun tersebut. 

Beijing di sisi lain, menolak menjadikan 2027 sebagai tenggat politik resmi.

Presiden Xi Jinping bahkan membantah isu invasi di pertemuan Xi-Biden di San Francisco, tahun 2023 silam.

XI mengatakan, mengikat diri pada jadwal politik, menurutnya, justru mengurangi fleksibilitas strategis.

2027: Kesiapan atau Tenggat Waktu?

Benar atau tidak prediksi itu, tapi intelijen AS justru menambah "panas" dengan ikut menyebut Xi telah memerintahkan militer untuk “siap” menginvasi Taiwan pada 2027.

Namun para pejabat Washington bersikeras bahwa “siap” bukan berarti “akan”—dan 2027 bukanlah tenggat.

Hanya saja, pernyataan itu kemudian berkembang liar. Sebagian pejabat tinggi Pentagon bahkan sempat membuat pernyataan yang memperkeruh keadaan. 

Pada 2023, memo internal Jenderal Mike Minihan bocor ke publik: “Saya berharap saya salah. Tapi firasat saya kita akan berperang pada 2025.”

Pentagon buru-buru meredam. Juru bicara mengulang narasi baru: konflik dengan China “tidak segera dan tidak tak terhindarkan”.

Tapi terlanjur, bayang-bayang 2027 sudah terpatri di benak publik dan para pembuat kebijakan.

Di luar itu, para peneliti China mengingatkan, Beijing tak pernah menetapkan tenggat untuk menyerang Taiwan.

Hukum anti-separatis China hanya memberi mandat penggunaan kekuatan jika Taiwan benar-benar mendeklarasikan kemerdekaan.

Bahkan dalam retorika resmi Xi, unifikasi “tanpa kekerasan” tetap menjadi preferensi.

“Politisi selalu ingin memiliki pilihan,” kata Toshi Yoshihara, analis senior di Washington. “Menetapkan tenggat waktu justru mempersempit pilihan Xi.”

Apa Arti 2027 Bagi PLA?

Walau bukan sinyal perang, 2027 bukan angka sembarangan. Itu adalah ulang tahun ke-100 PLA (Tentara Pembebasan Rakyat/Militer China).

Beijing menjadikannya tonggak penting dalam proyek besar modernisasi militernya.

China menargetkan tiga fase transformasi militer:

• 2027: percepatan mekanisasi, informatisasi, dan “inteligentisasi”—atau integrasi AI dan data tempur.
• 2035: modernisasi “pada dasarnya selesai”.
• 2049: pembangunan “militer kelas dunia”, sejalan dengan visi kebangkitan nasional di usia seabad Republik Rakyat China.

Laporan kementerian Pertahanan AS mencatat bahwa Beijing terus meningkatkan kemampuan pengintaian jarak jauh, peperangan elektronik, kapabilitas joint command, serta produksi massal kapal perang dan rudal anti-kapal. 

Dalam satu dekade terakhir, Armada AL China tumbuh menjadi yang terbesar di dunia berdasarkan jumlah kapal.

“Produksi alat perang mereka mencengangkan,” ujar Chad Sbragia, mantan kepala kebijakan China di Pentagon.

Semua ini relevan untuk Taiwan. PLA menilai, untuk memastikan unifikasi—baik secara paksa atau diplomasi—militer harus mampu memproyeksikan kekuatan yang menandingi Amerika.

Perdebatan di Washington

Noah Robertson, jurnalis Pentagon di Defense News, mengatakan, di Washington, perdebatan strategi kini terbelah: apakah Amerika harus mengerahkan sumber daya besar-besaran untuk menghadapi ancaman jangka pendek, atau menyiapkan strategi jangka panjang menghadapi saingan utama abad ke-21.

Sebagian—terutama militer di Indo-Pasifik—menganggap ancaman 2027 harus dihadapi seperti sprint: percepatan persenjataan, pengerahan pasukan, dan jaminan bantuan bagi Taiwan. 

Yang lain, termasuk pejabat senior pemerintahan AS memperingatkan bahwa fokus berlebihan pada ancaman dekat dapat melemahkan kesiapan jangka panjang.

“Kita tidak bisa memilih,” kata seorang pejabat senior pertahanan Amerika. “Tak mungkin hanya menyiapkan diri untuk sekarang atau masa depan saja. Keduanya harus.”

Dilema Amerika

Angkatan Udara (AU) dan Angkatan Laut (AL) Amerika Serikat tengah bersiap menghadapi kemungkinan konflik di kawasan Pasifik melawan China dalam beberapa tahun ke depan.

Persiapan ini dilakukan di bawah arahan National Defense Strategy yang sama, namun berbenturan dengan keterbatasan anggaran serta kebutuhan modernisasi yang menumpuk.

Pada rancangan anggaran tahun fiskal 2025, AU memilih memangkas belanja pengadaan senilai 1,6 miliar dolar AS dan mengalihkannya ke pos riset, pengembangan, uji coba, dan evaluasi. Konsekuensinya, pembelian pesawat tempur berkurang 12 unit.

Sebaliknya, AL Amerika yang kini juga terlibat operasi di Laut Merah, memprioritaskan biaya operasi dan personel. Anggaran pengadaan relatif datar, sementara riset dan pengembangan turun 5 persen.