IMF Sebut Reformasi Tata Kelola Kunci Pemulihan Ekonomi Pakistan

Penilaian IMF juga mengaitkan langsung antara lemahnya tata kelola dengan kinerja ekonomi Pakistan.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa jika pemerintah mampu melaksanakan sekitar 15 reformasi utama yang direkomendasikan, produk domestik bruto (PDB) Pakistan berpotensi meningkat sekitar 5 hingga 6,5 persen dalam lima tahun ke depan.

Meski demikian, IMF menekankan bahwa proyeksi tersebut bukan jaminan, melainkan ilustrasi atas peluang ekonomi yang selama ini hilang akibat disfungsi kelembagaan.

Penilaian diagnostik ini sendiri bermula dari misi IMF ke Islamabad bulan lalu, yang awalnya bertujuan menyelidiki perbedaan sekitar Rs448 juta dalam laporan anggaran pemerintah.

Apa yang semula dianggap sebagai audit rutin kemudian berkembang menjadi evaluasi tata kelola yang lebih luas, mencerminkan tingkat ketidakpercayaan IMF terhadap sistem pelaporan keuangan, pengawasan fiskal, dan disiplin anggaran Pakistan.

Langkah IMF yang secara terbuka menyoroti risiko korupsi di semua tingkatan pemerintahan menandai perubahan pendekatan dibandingkan program pinjaman sebelumnya. Jika pada masa lalu isu tata kelola kerap diakui secara implisit, kali ini IMF secara eksplisit menyebut kelemahan institusional sebagai akar persoalan ekonomi Pakistan.

Kerentanan Struktural

Di sisi lain, pernyataan Aurangzeb yang membingkai laporan tersebut sebagai peluang reformasi mencerminkan pola respons politik yang sudah lama dikenal di Pakistan, yakni mengubah tekanan eksternal menjadi narasi tekad internal.

Bagi sebagian pengamat, pendekatan ini dipahami sebagai upaya menjaga stabilitas politik, namun sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana reformasi akan benar-benar dijalankan.

Pakistan saat ini berada dalam situasi ekonomi yang rapuh, ditandai dengan inflasi tinggi, pertumbuhan ekonomi yang terbatas, beban pajak yang meningkat, serta iklim investasi yang tertekan oleh ketidakpastian kebijakan. Dalam konteks tersebut, kelemahan tata kelola bukan sekadar persoalan administratif, melainkan faktor yang dinilai memperbesar risiko krisis.

Dengan dipublikasikannya laporan IMF ini, tekanan terhadap pemerintah Pakistan untuk melakukan pembenahan institusional diperkirakan akan semakin menguat.

Terlepas dari apakah laporan tersebut dipandang sebagai kritik atau katalis, IMF telah menyampaikan pesan yang tegas: tanpa perbaikan mendasar pada tata kelola dan institusi negara, perekonomian Pakistan akan terus dibayangi kerentanan struktural yang sama.

SUMBER