Penangkapan Presiden Maduro dan Matinya Hukum Internasional

Yang Perlu Diketahui:

• Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino mengatakan bahwa anggota tim keamanan Maduro dan warga sipil yang tidak bersalah tewas dalam operasi militer AS di negara  itu
• Presiden Venezuela Nicolás Maduro ditahan di sebuah fasilitas penahanan di New York bersama istrinya, Cilia Flores.
• Pasangan tersebut dijadwalkan hadir di pengadilan federal di New York pada hari Senin siang.
• Gambar-gambar tersebut tampaknya menunjukkan Maduro dalam tahanan , dan sedang digiring di sebuah fasilitas di New York.
• Presiden Trump mengatakan AS akan mengendalikan Venezuela dan berencana untuk mengoperasikan produksi minyak negara itu untuk menutupi biaya operasional pemerintahan.
• 'Operasi Absolute Resolve' diluncurkan setelah berminggu-minggu serangan militer AS terhadap kapal-kapal yang diduga menyelundupkan narkoba di Laut Karibia dan Samudra Pasifik bagian timur, serta ancaman dari Washington kepada kepemimpinan Venezuela.
• Maduro telah didakwa dengan Konspirasi Terorisme Narkoba, Konspirasi Impor Kokain,
• Para pemimpin dunia telah bereaksi terhadap peristiwa tersebut, China menyerukan pembebasan Maduro.
• Delcy Rodriguez telah ditunjuk sebagai Penjabat Presiden Venezuela setelah Maduro digulingkan dari negara tersebut.
• Serangan AS dan penangkapan Presiden Maduro oleh pengamat menandakan matinya hukum internasional

TRIBUNNEWS.COM, AS -  Penangkapan paksa Presiden Venezuela Nicolás Maduro untuk menghadapi persidangan di pengadilan di Amerika Serikat (AS) atas tuduhan narkoba dan korupsi bukan hanya pertanda matinya hukum internasional.

Penangkapan itu juga  menggarisbawahi fakta bahwa di dunia kekuatan militerlah yang menang.

Hukum internasional sudah tidak berarti tanpa kekuatan yang mendukungnya.

Dan itu terbukti saat Presiden AS Donald  Trump bisa melakukan segalanya dengan kekuatan perang yang dimiliki negara itu.

“Tidak seorang pun perlu meneteskan air mata untuk Maduro tetapi jika Trump dapat menyerang suatu negara tanpa izin dan menyerahkan presidennya, kita harus bertanya-tanya apakah ada batasan sama sekali,” tulis Noah Barkin, penasihat senior di Rhodium Group, sebuah perusahaan riset dan analisis independen, seperti dikutip dari Newsweek, Senin (5/1/2025).

“Ini akan dilihat sebagai lampu hijau bagi para penguasa otoriter di seluruh dunia untuk menggunakan kekerasan dan mengabaikan hukum internasional," ujarnya menambahkan.

Negara-negara lain sudah mulai menjunjung tinggi hukum internasional secara lisan atau melakukan tindakan sepihak atas nama hukum tersebut.

Rusia , dengan invasinya ke Ukraina , tetapi juga China yang berupaya menegakkan klaim maritim yang luas terhadap negara-negara tetangganya di Laut China Selatan.

Dakwaan AS terkait terorisme narkoba di Venezuela mengabaikan pertanyaan tentang legalitas internasional.

"Kami akan membela warga negara kami dari semua ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri," kata Trump pada hari Sabtu.

Reaksi China, PBB, dan negara lainnya

China dengan cepat menggunakan hukum internasional dalam kecamannya terhadap agresi militer AS itu.

“Tindakan hegemonik AS semacam itu secara serius melanggar hukum internasional dan kedaulatan Venezuela ,” kata kementerian luar negeri China.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengungkapkan keprihatinannya atas ulah Presiden AS Donald Trump,

“Sekretaris Jenderal sangat prihatin atas eskalasi terbaru di Venezuela, yang memuncak dengan aksi militer Amerika Serikat hari ini di negara tersebut,” ujar Juru Bicara Sekjen PBB Stephane Dujarric, dalam pernyataannya, Sabtu (3/1/2026).