Delegasi Ukraina Lanjutkan Perundingan dengan AS, Bahas Jaminan Keamanan

Ringkasan Berita:

• Delegasi Ukraina melanjutkan perundingan dengan AS mengenai dokumen untuk membahas jaminan keamanan.
• Presiden Ukraina sebelumnya membantah pernyataan Trump yang menyebut Ukraina menghambat negosiasi untuk mengakhiri perang.
• Perang antara Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-1.424 ketika sejumlah ledakan terjadi di beberapa wilayah Ukraina pada dini hari. 

TRIBUNNEWS.COM - Ukraina dan Amerika Serikat memasuki tahap akhir perundingan dokumen strategis yang akan membentuk keamanan dan ekonomi Ukraina jangka panjang.

Negosiasi lanjutan dijadwalkan berlangsung 17 Januari di Miami, melibatkan pejabat senior kedua negara.

Delegasi Ukraina akan diwakili oleh Kepala Kantor Kepresidenan Kyrylo Budanov, Sekretaris DKPN Rustem Umerov, dan pimpinan fraksi parlemen David Arakhamia. 

"Besok (17 Januari), di Miami, Florida, akan diadakan pembicaraan yang dihadiri oleh Sekretaris RNBO Rustem Umerov, Kepala Kantor Presiden Kiryl Budanov, dan Ketua fraksi Parlemen "Pelayan Rakyat" David Arahamiya," tulis Duta Besar Ukraina untuk Amerika Serikat, Olga Stefanishyna di Facebook, Jumat (16/1/2026).

Fokus pembahasan adalah kesepakatan jaminan keamanan dan paket kemakmuran hingga 800 miliar dolar AS. 

"Seperti yang diumumkan oleh Presiden Ukraina Vladimir Zelenskyy, kami sedang mengerjakan dua dokumen kunci - perjanjian tentang jaminan keamanan dan kemakmuran ekonomi Ukraina dengan total hingga 800 miliar dolar AS, yang dapat ditandatangani di Forum Ekonomi Dunia di Davos," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy membantah pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menyebut Ukraina menghambat perundingan damai.

Ukraina menegaskan Rusia adalah pihak yang menghambat perundingan tersebut dengan menunda penyelesaian perang dan melanjutkan serangannya.

Info Terbaru Perang Rusia dan Ukraina

Perang antara Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-1.424 pada Sabtu (17/1/2026).

Perang Rusia–Ukraina dimulai pada 24 Februari 2022, ketika Rusia melancarkan serangan militer skala besar ke wilayah Ukraina. Invasi tersebut menandai eskalasi tertinggi dari hubungan kedua negara yang telah lama diliputi ketegangan.

Baca juga: Pasukan Rusia Hancurkan Fasilitas Energi di Kharkiv, Pasokan Listrik Kena Imbas

Akar konflik dapat ditelusuri sejak bubarnya Uni Soviet, yang membuat Rusia dan Ukraina berdiri sebagai negara merdeka dengan orientasi politik dan kepentingan keamanan yang kian berbeda. Seiring waktu, Ukraina semakin mendekat ke negara-negara Barat, baik secara politik maupun ekonomi.

Keinginan Kyiv untuk bergabung dengan NATO dan Uni Eropa dipandang Moskow sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasional Rusia. Ketegangan semakin memuncak pada 2014, menyusul Revolusi Maidan yang menggulingkan pemerintahan Ukraina yang dinilai pro-Rusia.

Pada tahun yang sama, Rusia mencaplok Krimea, sementara konflik bersenjata juga pecah di wilayah Donbas antara pasukan Ukraina dan kelompok separatis yang didukung Moskow. Berbagai inisiatif diplomatik internasional sempat dilakukan, namun gagal menghentikan konflik secara permanen.

Situasi terus memburuk hingga Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan invasi militer penuh pada Februari 2022. Rusia menyatakan operasi tersebut bertujuan melindungi warga di Donbas, menjaga kepentingan keamanannya, serta menentang perluasan NATO di Eropa Timur.

Sebagai tanggapan, Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya menjatuhkan sanksi ekonomi berat terhadap Rusia, sekaligus meningkatkan bantuan militer dan keuangan bagi Ukraina.