Dewan Perdamaian Gaza Resmi Dibentuk Trump, Bakal jadi Tandingan PBB?

Ringkasan Berita:

• Presiden AS Donald Trump secara resmi membentuk Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP), Jumat (16/1/2026).
• Lembaga internasional transisi ini dibentuk sebagai bagian dari fase baru kesepakatan damai di Jalur Gaza, guna memastikan stabilitas jangka panjang di kawasan tersebut.
• Sejumlah pejabat senior AS disebut-sebut melihat inisiatif ini bukan sekadar solusi untuk konflik Gaza, melainkan sebagai cikal bakal organisasi internasional baru.

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah membentuk Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP), Jumat (16/1/2026).

Lembaga internasional transisi ini dibentuk sebagai bagian dari fase baru kesepakatan damai di Jalur Gaza, guna memastikan stabilitas jangka panjang di kawasan tersebut.

Para anggota dewan eksekutif BoP ini juga telah diumumkan oleh Gedung Putih.

Mengutip The Jerusalem Post, Trump akan memimpin langsung Dewan Perdamaian ini.

Sementara itu, diplomat veteran asal Bulgaria yang juga mantan utusan PBB untuk Timur Tengah, Nickolay Mladenov, ditunjuk sebagai Direktur Jenderal sekaligus Perwakilan Tinggi untuk Gaza.

Mladenov akan bertugas sebagai penghubung utama di lapangan antara Dewan Perdamaian dan Komite Nasional Administrasi Gaza (NCAG), sebuah badan teknokrat Palestina yang akan mengelola pemerintahan sehari-hari di wilayah tersebut.

Sejumlah nama besar dari jajaran pemerintahan AS dan tokoh internasional turut bergabung dalam dewan eksekutif ini, di antaranya:

• Jared Kushner, menantu Trump yang sebelumnya merancang Abraham Accords.
• Marco Rubio, Sekretaris Negara AS.
• Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris.
• Ajay Banga, Presiden Bank Dunia.
• Marc Rowan, pengusaha ternama Amerika Serikat.

Laporan juga menyebutkan bahwa Trump telah mengundang Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi untuk bergabung guna memperkuat legitimasi internasional dewan tersebut.

Nantinya, Dewan Perdamaian akan mengawasi berbagai portofolio kritis, mulai dari pembangunan infrastruktur, strategi ekonomi, hingga penarikan investasi skala besar untuk pembangunan kembali Gaza.

Baca juga: Profil Tony Blair, eks PM Inggris yang ditunjuk Trump Jadi Dewan Perdamaian Gaza

Untuk mendukung aspek keamanan, Trump menunjuk Mayor Jenderal Jasper Jeffers, Komandan Komando Operasi Khusus Pusat AS, untuk memimpin Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF).

Pasukan ini akan bertugas memastikan demiliterisasi menyeluruh di Gaza serta menjamin keamanan distribusi bantuan kemanusiaan.

Di tingkat lokal, Gaza akan dikelola oleh NCAG yang dipimpin oleh Dr. Ali Shaath, seorang teknokrat kelahiran Khan Yunis yang dikenal memiliki rekam jejak luas dalam administrasi publik.

Komite ini terdiri dari 15 anggota yang bertugas mengelola sektor-sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, telekomunikasi, dan keuangan.

Strategi ini dirancang untuk menciptakan sistem pemerintahan yang fungsional setelah pengaruh kelompok bersenjata diminimalisir.

Dengan melibatkan investor global dan negara-negara tetangga seperti Qatar, Mesir, dan UEA, pemerintahan Trump optimistis Gaza dapat bertransformasi dari wilayah konflik menjadi kawasan yang stabil dan sejahtera.

Bakal Saingi PBB?

Trump dilaporkan tengah merancang strategi ambisius untuk memosisikan Dewan Perdamaian Gaza sebagai tandingan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Langkah ini terungkap melalui dokumen piagam organisasi tersebut yang diperoleh oleh media Israel, Haaretz.

Berdasarkan laporan diplomatik, piagam tersebut telah dikirimkan kepada puluhan pemimpin dunia pada Sabtu (17/1/2026), disertai dengan undangan resmi untuk bergabung dalam dewan yang dipimpin langsung oleh Trump.

Dalam dokumen piagam tersebut, ditekankan perlunya sebuah badan pembangun perdamaian internasional yang "lebih lincah dan efektif".

Meskipun tidak menyebut nama PBB secara eksplisit, dokumen itu secara tajam menyindir institusi-institusi internasional saat ini sebagai lembaga yang "terlalu sering gagal".

"Perdamaian abadi membutuhkan keberanian untuk meninggalkan pendekatan dan institusi yang selama ini tidak membuahkan hasil," demikian bunyi salah satu poin dalam piagam tersebut.

Sejumlah pejabat senior Amerika Serikat disebut-sebut melihat inisiatif ini bukan sekadar solusi untuk konflik Gaza, melainkan sebagai cikal bakal organisasi internasional baru.

Baca juga: Trump Ungkap Nama Anggota Dewan Perdamaian Gaza, Awali Gencatan Senjata Fase 2

"Lembaga ini dirancang sebagai semacam PBB baru, yang terdiri dari negara-negara pilihan untuk membuat keputusan yang berdampak pada dunia," ungkap seorang sumber diplomatik kepada Haaretz.

Rencana ini sejalan dengan rekam jejak Trump yang kerap bersitegang dengan PBB.

Pada periode sebelumnya, ia pernah menarik AS dari berbagai badan PBB serta memotong dana bantuan untuk lembaga kemanusiaan seperti UNRWA.

(Tribunnews.com/Whiesa)