ASEAN Tolak Akui Kemenangan Partai Milik Junta Militer di Pemilu Myanmar

Ringkasan Berita:

• ASEAN secara resmi menolak akui hasil pemilu Myanmar yang digelar junta militer karena dianggap tidak adil dan mengecualikan oposisi.
• Partai USDP yang disokong militer mengeklaim kemenangan sepihak dalam pemilu yang telah diatur sedemikian rupa, termasuk jaminan otomatis seperempat kursi parlemen untuk tentara.
• Langkah junta ini dianggap sebagai upaya memberi "payung hukum" bagi mitra regional seperti China agar tetap bisa berinvestasi di Myanmar tanpa hambatan diplomatik yang berat.

TRIBUNNEWS.COM - Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), pada Kamis ini (29/1/2026), resmi menyatakan pihaknya tidak mengakui hasil pemilihan umum yang baru saja digelar di Myanmar. 

Penolakan ini disampaikan oleh Theresa Lazaro selaku Sekretaris Luar Negeri Filipina sekaligus mewakili negara ketua ASEAN tersebut pada periode tahun 2026.

Adapun pemilu yang digelar Myanmar pada awal tahun ini merupakan pemilu pertama sejak pihak junta militer atau Tatmadaw  merebut kekuasaan melalui kudeta pada tahun 2021 lalu.

Dalam konferensi pers setelah memimpin pertemuan tingkat menteri ASEAN di Cebu, Filipina, Lazaro menegaskan sikap penolakan dari blok regional Asia Tenggara tersebut. 

"Ya, untuk saat ini (kami tidak mengakui)," ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa ASEAN tak akan memberikan dukungan terhadap tiga fase pemilihan umum yang telah dilaksanakan oleh Junta Militer Myanmar.

Penolakan ASEAN ini konsisten dengan sikap mereka selama ini yang menolak mengakui segala manuver politik Tatmadaw sejak mereka menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi.

Pernyataan ini juga menjadi pukulan telak bagi penguasa militer Myanmar yang terus berupaya mendapatkan pengakuan internasional 

Sebelumnya pada hari Senin (26/1/2026), Partai Pembangunan dan Solidaritas Persatuan Myanmar (USDP) yang didukung Junta Militer mengeklaim kemenangan besar pada pemilu kali ini.

Skenario kemenangan partai yang dipimpin oleh mantan jenderal ini pun sudah dari jauh hari diprediksi oleh berbagai pihak.

Hal ini terjadi mengingat proses pemungutan suara pada Pemilu Myanmar kali ini mengecualikan partai-partai oposisi utama dan adanya pembatasan ketat terhadap perbedaan pendapat.

Selain itu, konstitusi tetap menjamin seperempat kursi parlemen secara otomatis untuk militer, yang secara efektif memastikan kendali penuh angkatan bersenjata atas pemerintahan.

Baca juga: Mobil WNA Myanmar Tabrak Bus Minitrans di Jakarta Selatan, Ini Kronologinya

Para kritikus menilai pemilu tersebut tidak bebas maupun adil, melainkan sekadar upaya melegitimasi kekuasaan militer pascakudeta.

Hal ini diamini oleh analis dari International Institute for Strategic Studies, Morgan Michaels.