Isu Orang Asing Menguat dalam Perebutan Kursi DPR Jepang

Ringkasan Berita:

• Kebijakan terhadap warga asing kembali menjadi isu strategis dalam pemilihan anggota DPR Jepang, dengan partai-partai terbelah ke dua kutub besar 
• Kelompok konservatif mendorong pengetatan aturan, termasuk pembatasan jumlah warga asing hingga 5 persen, sementara kubu lain menekankan koeksistensi, perlindungan hak, dan penghapusan diskriminasi. 
• Perdebatan ini mengemuka di tengah kekhawatiran publik sekaligus kebutuhan mendesak Jepang akan tenaga kerja asing.

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO –  Kebijakan terhadap warga negara asing kembali menjadi salah satu isu utama dalam pemilihan anggota DPR Jepang.  

Bahkan, sebuah partai politik ingin membatasi agar jumlah orang asing di masing-masing daerah maksimal hanya boleh 5 persen saja dari populasi di Jepang nantinya.

Media Jepang menyoroti perbedaan tajam sikap partai-partai politik, apakah akan memperketat aturan (厳格化・規制) atau mendorong masyarakat hidup berdampingan (外国人共生社会).

Dalam liputan khusus perbandingan kebijakan sekali lihat” yang disiarkan Nippon Television Network Senin (2/2/2026) melalui program news every, kebijakan orang asing disebut telah menjadi sorotan sejak pemilu Dewan Penasihat tahun lalu dan kini kembali mengemuka sebagai salah satu isu strategis nasional.

Baca juga: Petugas Pemadam Kebakaran Jepang Dipecat usai Ketahuan Mengemudi dalam Kondisi Mabuk

Dua Kutub Besar Kebijakan

Berdasarkan janji kampanye dan dokumen resmi, pandangan partai-partai besar terbagi ke dalam dua kelompok.

Kelompok pertama menekankan pengetatan dan pembatasan, yang mencakup Partai Demokrat Liberal (LDP), Nippon Ishin no Kai, serta sejumlah partai konservatif lainnya. Partai-partai ini menekankan pentingnya penegakan aturan secara ketat terhadap warga asing.

Sebaliknya, kelompok kedua menekankan koeksistensi dan perlindungan hak, yang didorong oleh partai-partai berhaluan tengah hingga kiri seperti Partai Komunis Jepang, Reiwa Shinsengumi, dan Partai Sosial Demokrat.

Usulan Pengetatan Aturan

Partai-partai yang mendorong pengetatan mengusulkan langkah-langkah seperti:

Penindakan tegas terhadap overstay dan pelanggaran izin tinggal

Pengetatan pemeriksaan status izin tinggal

Peninjauan ulang dan pengetatan proses naturalisasi (kewarganegaraan Jepang).

Pembatasan jumlah warga asing yang diterima

Nippon Ishin no Kai, misalnya, mengusulkan penetapan batas persentase warga asing dan perumusan strategi kependudukan nasional. 

Sementara partai lain mengusulkan pembatasan warga asing hingga maksimal 5 persen dari populasi di tingkat kota/kabupaten.

Koeksistensi dan Perlindungan Hak

Di sisi lain, partai-partai yang menekankan koeksistensi menilai warga asing adalah bagian tak terpisahkan dari masyarakat Jepang modern. Mereka mendorong:

Lingkungan hidup yang aman dan saling menghormati antara warga Jepang dan asing

Pelonggaran aturan pendampingan keluarga

Perlindungan hak asasi dan penghapusan diskriminasi

Penyusunan undang-undang anti-diskriminasi dengan sanksi hukum

Beberapa partai bahkan mengusulkan pemberian hak politik lokal bagi warga asing berstatus penduduk tetap.

Baca juga: Polisi Jepang Amankan 23 Warga Asing di Kamisu, 19 Di antaranya WNI

Kepemilikan Properti oleh Warga Asing

Isu lain yang turut mencuat adalah kepemilikan properti oleh warga asing. Sejumlah partai mengusulkan:

Pengetatan aturan pembelian tanah dan bangunan

Pembatasan kepemilikan di wilayah strategis

Pengenaan pajak tambahan seperti pajak rumah kosong

Kenaikan pajak properti bagi warga asing yang tidak tinggal di Jepang

Tantangan Nyata di Lapangan

Perdebatan ini muncul di tengah dua realitas yang bertolak belakang. 

Di satu sisi, terdapat kekhawatiran publik terkait rasa tidak adil dan ketidakamanan akibat ulah sebagian kecil warga asing. 

Di sisi lain, Jepang menghadapi krisis kekurangan tenaga kerja yang membuat peran pekerja asing semakin tak tergantikan.

Para pengamat menilai, perbandingan janji kampanye ini penting bagi pemilih untuk menentukan arah kebijakan Jepang ke depan yaitu  apakah akan lebih menekankan pembatasan, atau membangun masyarakat multikultural yang hidup berdampingan di tengah perubahan demografi yang tak terelakkan.

Diskusi  orang asing di Jepang dilakukan Pencinta Jepang gratis bergabung. Kirimkan nama alamat dan nomor whatsapp ke email: tkyjepang@gmail.com