Natalius Pigai Sebut Posisi Indonesia Sebagai Presiden Dewan HAM PBB Sangat Prestisius

Ringkasan Berita:

• Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan Indonesia menjadi Dewan HAM PBB adalah prestasi yang punya nilai sangat bersejarah.
• Dia menilai capaian tersebut sebagai rekor baru bagi Indonesia di panggung internasional.
• Pigai menambahkan, posisi tersebut sangat prestisius karena berada tepat di bawah Sekjen PBB.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memamerkan satu prestasi Indonesia di bidang HAM yang menurutnya punya nilai sangat bersejarah.

Keberhasilan itu yakni saat Indonesia memimpin lembaga multilateral dunia di bidang HAM.

Baca juga: Indonesia Raih Kepercayaan Kawasan untuk Posisi Presiden Dewan HAM PBB

"Tapi satu saja saya mau menyampaikan. Dalam 80 tahun Republik Indonesia Merdeka, begitu banyak presiden. Baru Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, pertama kali memimpin lembaga multilateral dunia, yaitu Presiden Dewan HAM PBB," kata Pigai dalam raker dengan Komisi XIII DPR RI, Senin (2/2/2026).

Dia menilai capaian tersebut sebagai rekor baru bagi Indonesia di panggung internasional.

"Asia Pasifik saja tidak pernah kita memimpin. Baru pertama (Dewan HAM PBB)," katanya.

Pigai menambahkan, posisi tersebut sangat prestisius karena berada tepat di bawah Sekjen PBB.

"Ini kerja keras dari kementerian HAM dan didukung juga oleh Komisi XIII DPR RI. Saya kira itu satu prestasi dan kalau ada yang mau menyaingi, ya nanti kita lihat 50 tahun lagi apakah kita akan jadi Sekjen PBB enggak," ujarnya.

"Karena hari ini yang kita raih ini adalah di bawah nomor 2, di bawah sekjen PBB," sambung Pigai.

Dia pun mengaku bangga atas capaian tersebut, terlebih diraih oleh kementerian yang relatif baru dibentuk.

"Karena itu kalau ada yang bilang, ya saya sendiri bangga kementerian HAM bisa menghadirkan sebuah prestasi yang prestisius. Di tengah-tengah kementerian yang baru, saya juga bangga karena Komisi XIII juga ikut serta," pungkasnya.

Indonesia Presiden Dewan HAM PBB

Indonesia resmi ditetapkan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada pertemuan organizational meeting Dewan HAM PBB pertama tahun 2026 di Jenewa, Kamis (8/1/2026).

Penetapan ini merupakan hasil dari diplomasi terkoordinasi dan berkelanjutan yang dilakukan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, bekerja sama dengan seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri, termasuk Perutusan Tetap RI di Jenewa dan New York.

Dalam kapasitas sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses Dewan sepanjang tahun 2026 secara objektif, inklusif, dan berimbang.