Indonesia Raih Kepercayaan Kawasan untuk Posisi Presiden Dewan HAM PBB

Ringkasan Berita:

• Indonesia resmi menjadi nominee Asia-Pasifik untuk Presiden Dewan HAM PBB 2026 setelah menang telak dalam voting di Jenewa.
• Keberhasilan ini diraih lewat diplomasi terukur dan senyap yang melibatkan tokoh senior serta komunikasi tingkat tinggi antarnegara.
• Indonesia diharapkan mampu memimpin Dewan HAM secara kredibel, inklusif, dan menjembatani perbedaan global.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Indonesia resmi ditetapkan sebagai nominator kawasan Asia-Pasifik (Asia-Pacific Group/APG) untuk posisi Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Human Rights Council) tahun 2026.

Penetapan ini menjadi tonggak penting dalam diplomasi HAM Indonesia di level global.

Posisi Presiden Dewan HAM PBB sangat strategis karena berperan dalam mengarahkan agenda, memimpin sidang, memediasi perbedaan pandangan antarnegara, serta menjaga kredibilitas dan efektivitas Dewan HAM PBB dalam menangani isu-isu HAM internasional.

Saat ini Indonesia tercatat sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2024–2026, sekaligus menandai keanggotaan keenam Indonesia sejak Dewan HAM PBB dibentuk pada 2006.

Baca juga: Hari Migran Sedunia, IJMI Gandeng Kementerian Hak Asasi Manusia Lawan Perdagangan Orang

Kementerian Hak Asasi Manusia menilai momentum ini sebagai pijakan kuat bagi Indonesia untuk tampil sebagai salah satu pemimpin utama dalam arsitektur global HAM.

Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan pemerintah menjalankan kampanye diplomasi yang terukur dan bersahabat ke sejumlah negara kunci.

“Pendekatan ini ditempuh bukan melalui retorika publik, melainkan penguatan hubungan bilateral, dialog substantif, dan konsolidasi kepercayaan. Kunjungan resmi ke Laos, Australia, Thailand, dan Qatar pada November–Desember 2025 menjadi bagian dari strategi sistematis tersebut,” ujar Pigai dalam keterangan tertulis, Rabu (7/1/2026).

Namun proses tersebut tidak sepenuhnya berjalan mulus. Thailand juga mengajukan diri sebagai kandidat Presiden Dewan HAM PBB dari kawasan Asia-Pasifik.

“Upaya negosiasi bilateral telah dilakukan, tetapi karena masing-masing negara tetap pada posisinya, maka mekanisme pemungutan suara menjadi jalan akhir,” katanya.
 

Peran Diplomasi Senyap

Selain jalur formal, Indonesia juga mengoptimalkan diplomasi senyap melalui jejaring personal diplomat senior.

Salah satu figur kunci adalah Makarim Wibisono, mantan Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, yang aktif membangun dukungan lewat pertemuan sela dengan para perwakilan negara anggota Dewan HAM.

Momen krusial terjadi di Qatar, ketika komunikasi tingkat tinggi berhasil difasilitasi hingga melibatkan Perdana Menteri Qatar dan perwakilan negara-negara Asia-Pasifik melalui telekonferensi.

Langkah ini memperkuat kesan kesiapan Indonesia memimpin Dewan HAM secara konstruktif.

Indonesia Menang Telak di Asia-Pacific Group

Dalam pertemuan Asia-Pacific Group di Jenewa pada 23 Desember 2025, Indonesia meraih 34 suara dari 47 negara hadir;  Thailand: 7 suara;  Abstain: 4 negara dan  Tidak sah: 2 suara.