Amerika Serikat Tunjuk Riley Barnes Jadi Utusan Tibet, Tiongkok Protes Keras

Ringkasan Berita:

• Amerika Serikat menunjuk Riley Barnes sebagai Utusan Khusus AS untuk Isu Tibet sekaligus menjabat Asisten Menteri Luar Negeri untuk Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Tenaga Kerja. 
• Posisi ini dibentuk oleh Kongres AS sejak 2002 untuk mengadvokasi hak-hak budaya, linguistik, & masyarakat Tibet.
• Pemerintah China menyatakan reaksi kuat menolak penunjukan itu sebagai bentuk campur tangan dalam urusan internalnya, menegaskan isu Tibet adalah urusan domestik Tiongkok dan menolak intervensi eksternal.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Amerika Serikat menunjuk Riley Barnes sebagai utusan khusus untuk isu Tibet.

Langkah itu memicu kritik keras dari Tiongkok yang menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk campur tangan dalam urusan dalam negerinya.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengumumkan penunjukan Barnes pada Selasa lalu, bertepatan dengan peringatan Losar, Tahun Baru Tibet.

Barnes saat ini juga menjabat sebagai asisten Menteri Luar Negeri untuk demokrasi, hak asasi manusia, dan tenaga kerja.

Jabatan koordinator khusus Tibet sendiri dibentuk oleh Kongres AS pada 2002.

“Amerika Serikat tetap berkomitmen untuk mendukung hak-hak yang tidak dapat dicabut dari warga Tibet dan warisan linguistik, budaya, dan agama mereka yang khas,” kata Rubio, dikutip dari Al Jazeera, Jumat (20/2/2026).

Pengangkatan utusan ini terjadi ketika pemerintahan Presiden AS Donald Trump telah mundur dari menyuarakan pendapat tentang berbagai isu hak asasi manusia secara global.

AS selama ini telah melakukan intervensi langsung atau mengancam negara lain, termasuk Venezuela, Iran, Kuba , dan Greenland milik Denmark.

Reaksi Keras Beijing

Sementara itu, penunjukan Barnes memicu reaksi keras dari Beijing.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Zhao Lijian menegaskan bahwa posisi tersebut merupakan bentuk manipulasi politik.

“Pembentukan apa yang disebut koordinator untuk masalah Tibet sepenuhnya merupakan manipulasi politik untuk mencampuri urusan internal China dan menggoyahkan Tibet. Tiongkok dengan tegas menentang hal itu,” ujarnya.

Tiongkok menyatakan Tibet merupakan bagian dari wilayahnya sejak 1951, ketika militer Tiongkok mengambil alih kendali atas wilayah tersebut dalam apa yang disebut Beijing sebagai “pembebasan damai”.

Namun, pemerintah Tibet di pengasingan dan sejumlah kelompok hak asasi manusia menuduh Tiongkok melakukan berbagai pelanggaran, termasuk pembatasan bahasa dan budaya Tibet serta pemisahan keluarga.