YLBHI Ungkap Sejumlah Alasan Mengapa Indonesia Harus Keluar dari Board of Peace

Ringkasan Berita:

• Ketua YLBHI, Muhammad Isnur, mendesak pemerintah Indonesia untuk segera mengakhiri keterlibatannya dalam Board of Peace (BOP).
• Isnur menilai keanggotaan Indonesia dalam BoP berpotensi mencederai komitmen hak asasi manusia (HAM) dan, melemahkan kredibilitas diplomasi.
• Keterlibatan dalam BOP yang dinilai tidak memiliki komitmen jelas terhadap HAM, kata Isnur, dapat berdampak pada kredibilitas diplomasi Indonesia.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, mendesak pemerintah Indonesia untuk segera mengakhiri keterlibatannya dalam Board of Peace (BOP). 

Isnur menilai keanggotaan Indonesia dalam BoP berpotensi mencederai komitmen hak asasi manusia (HAM), melemahkan kredibilitas diplomasi, serta mengkhianati solidaritas historis Indonesia terhadap Palestina.

Menurutnya, terdapat sejumlah persoalan mendasar jika Indonesia tetap bergabung dalam BOP.

Baca juga: Indonesia di BoP: Pragmatisme Politik Luar Negeri Prabowo, Solidaritas Palestina Dipertanyakan

YLBHI menyoroti pernyataan Presiden BOP, Donald Trump, yang menyatakan, "I don’t need International Law". 

Pernyataan tersebut, kata Isnur, menunjukkan sikap Trump yang abai terhadap hukum internasional.

"Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia justru mencoreng komitmennya sendiri apabila tetap berada dalam forum yang tidak menunjukkan kepatuhan terhadap hukum internasional," ujar Isnur dalam keterangannya, Minggu (22/2/2026).

Posisi Indonesia di Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa, menurut Isnur, semestinya diiringi konsistensi terhadap prinsip-prinsip hukum internasional dan perlindungan HAM global. 

Keterlibatan dalam BOP yang dinilai tidak memiliki komitmen jelas terhadap HAM, kata Isnur, dapat berdampak pada kredibilitas diplomasi Indonesia.

Dia juga menilai keanggotaan Israel dalam BOP seharusnya menjadi alasan kuat bagi Indonesia untuk keluar dari forum tersebut. 

Menurut Isnur, dukungan rakyat Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina memiliki akar historis yang kuat dan sejalan dengan amanat konstitusi untuk menentang penjajahan.

"Keterlibatan Indonesia dalam BOP menciptakan kontradiksi moral apabila tidak secara tegas berlandaskan prinsip hak asasi manusia dan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Palestina," katanya.

Isnur turut menyinggung adanya wacana pengiriman ribuan personel TNI untuk membantu Amerika Serikat dan Israel dalam agenda demiliterisasi terhadap Hamas di Palestina. 

Menurutnya, langkah semacam itu berpotensi menciptakan preseden buruk terhadap pengakuan hak Palestina sebagai sebuah negara merdeka.