AS dan Sekutunya Gigit Jari, Iran Tegaskan Selat Hormuz Tak Akan Kembali Seperti Dulu

Ringkasan Berita:

• Gara-gara serangan ke Iran, seorang pejabat Teheran menegaskan bahwa situasi di Selat Hormuz tidak akan pernah kembali ke kondisi semula.
• Selat Hormuz, yang menjadi urat nadi bagi 20 persen pasokan minyak dunia, saat ini berada di bawah kendali ketat Teheran.
• Pejabat keamanan Iran itu mengungkapkan bahwa meskipun jalur tersebut masih beroperasi, prosedur melintas kini berubah total.

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Iran menegaskan situasi di Selat Hormuz, jalur navigasi paling vital di dunia, tidak akan pernah kembali ke kondisi semula (status quo) seperti sebelum pecahnya konflik dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Selat Hormuz, yang menjadi urat nadi bagi 20 persen pasokan minyak dunia, saat ini berada di bawah kendali ketat Teheran.

Dampaknya pun mulai mencekik ekonomi global.

Di AS, harga BBM dilaporkan meroket hingga menembus angka 4 dolar AS per galon akibat tersendatnya pasokan.

Dalam wawancara eksklusif dengan Russia Today, seorang pejabat keamanan Iran mengungkapkan meskipun jalur tersebut masih beroperasi, prosedur melintas kini berubah total.

Setiap kapal yang ingin lewat wajib mendapatkan restu langsung dari Teheran.

"Hingga detik ini, tidak ada satu pun kapal milik musuh (AS-Israel) atau mitra mereka yang kami beri izin melintas," tegas pejabat tersebut.

Iran mengklaim telah menyiapkan 'rute aman' bagi negara-negara yang dianggap bukan musuh.

Koridor ini disebut sebagai satu-satunya jalur logistik yang paling masuk akal di tengah agresi militer AS di kawasan Teluk Persia.

Pejabat itu juga mendesak media internasional untuk mengabaikan kampanye disinformasi dari pihak AS-Israel dan Presiden Donald Trump secara pribadi.

"Regulasi dan kontrol Iran atas Selat Taiwan terus berlanjut dan akan terus ada," katanya.

Baca juga: NATO Terancam Bubar setelah Trump Ngamuk Soal Perang Iran, Macron Beri Sindiran Keras

PBB Bakal Lakukan Pemungutan Suara

Dewan Keamanan PBB akan melakukan pemungutan suara atas resolusi Bahrain untuk melindungi pelayaran komersial di dalam dan sekitar Selat Hormuz.

Menteri Luar Negeri Bahrain, Abdullatif bin Rashid al-Zayani, menyatakan harapannya agar pemungutan suara terhadap rancangan resolusi tersebut dapat terlaksana pada Jumat (3/4/2026) waktu setempat.

Langkah ini diambil menyusul meningkatnya ketegangan di salah satu jalur urat nadi energi dunia tersebut.

Dalam draf revisi terbaru yang diajukan Bahrain, terdapat poin krusial yang mengizinkan penggunaan "segala cara yang diperlukan" — termasuk kekuatan militer—untuk melindungi kapal-kapal komersial yang melintas.