Sikap Prabowo soal Konflik AS dan Iran Dinilai Hati-Hati, Pengamat Soroti Kalkulasi Politik

Ringkasan Berita:

• Sikap hati-hati Presiden Prabowo dalam merespons konflik Iran dinilai sebagai langkah strategis terkait politik domestik. 
• Pengamat menilai pendekatan ini untuk menghindari dampak negatif di publik, mengingat isu Iran lebih kompleks dibanding Palestina yang mendapat dukungan luas.

TRIBUNNEWS.COM - Langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto dalam merespons konflik Iran dengan Israel dan Amerika Serikat menjadi sorotan.  

Sikap yang dinilai lebih hati-hati dibandingkan ketegasannya dalam isu Palestina disebut sebagai bagian dari perhitungan politik domestik. 

Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE), Anton Aliabbas, menilai pendekatan tersebut dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan dampak di dalam negeri. 

“Pak Presiden menunjukkan sikap yang sangat hati-hati dalam merespons ini. Beliau sangat paham berhitung, karena politik luar negeri adalah kelanjutan politik domestik,” ujar Anton dalam wawancara, Jumat (10/4/2026). 

Menurut Anton, Prabowo menggunakan pendekatan bottom-up dengan mengundang tokoh-tokoh elite terlebih dahulu sebelum menentukan sikap resmi pemerintah. Langkah ini dinilai sebagai upaya meredam potensi gejolak opini publik. 

Ia menjelaskan, isu Iran memiliki kompleksitas berbeda dibandingkan Palestina yang cenderung mendapat dukungan luas dari masyarakat Indonesia. Konflik Iran dinilai lebih sensitif karena melibatkan kepentingan berbagai aliansi global. 

Anton juga mengingatkan adanya risiko jika pemerintah mengambil sikap terlalu frontal, terutama di tengah dinamika media sosial yang mudah memelintir narasi politik. 

"Ada potensi dampak negatif yang bisa di-spin oleh pihak yang tidak suka melalui media sosial. Pak Prabowo tentu berhitung soal ini,” jelasnya. 

Baca juga: UEA Belum Kondusif Pascagencatan Senjata AS-Iran, Penerbangan ke Dubai Dibatasi Sekali Sehari

Meski demikian, Anton menilai penting bagi Presiden untuk tetap menyampaikan sikap secara langsung kepada publik guna menjaga wibawa Indonesia di mata internasional. 

Ia membandingkan dengan sejumlah pemimpin dunia yang kerap memberikan pernyataan resmi atau state address dalam merespons konflik global. 

“Kita butuh konsolidasi suara antara Jakarta dan New York agar pesan kita sampai dengan keras,” pungkasnya.