Efek Domino Perang Iran: Malaysia Pangkas Belanja Negara, Subsidi Membengkak

Ringkasan Berita:

• Pemerintah lakukan efisiensi besar-besaran akibat tekanan global, minta semua kementerian revisi belanja untuk jaga stabilitas fiskal.
• Subsidi melonjak tajam dari 15 miliar ringgit Malaysia jadi 58,4 miliar Malaysia dipicu krisis energi dan gangguan Selat Hormuz yang mengerek harga minyak dunia.
• Dampak meluas ke Asia Pasifik, 8,8 juta orang terancam miskin, biaya hidup naik, negara-negara ambil langkah cepat seperti subsidi energi dan penghematan nasional.

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Malaysia melakukan pengetatan fiskal dengan memangkas anggaran kementerian dan lembaga negara, menyusul tekanan ekonomi global akibat konflik di Timur Tengah.

Melalui keterangan resminya, Kementerian Keuangan melalui Sekretaris Jenderalnya, Johan Mahmood Merican, menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk meninjau ulang pengeluaran operasional tahun 2026.

Langkah ini diambil setelah Kantor Anggaran Nasional diminta untuk mengevaluasi kembali sisa belanja dalam APBN Malaysia tahun berjalan, seiring meningkatnya tekanan ekonomi akibat lonjakan harga energi dan biaya logistik yang mulai berdampak langsung pada perekonomian nasional.

Kondisi inilah yang mendorong pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan fiskal guna menjaga stabilitas keuangan negara di tengah ketidakpastian global.

Mengutip dari Free Malaysia Today, pemerintah sebelumnya hanya mengalokasikan sekitar 15 miliar ringgit Malaysia atau setara Rp 65 triliun (kurs 1 Ringgit Rp 4.390 ) untuk subsidi pada 2026.

Namun, akibat krisis energi global, kebutuhan subsidi diperkirakan melonjak tajam hingga 58,4 miliar ringgit Malaysia atau Rp 256 triliun sepanjang tahun.

Lonjakan ini dipicu oleh efek berantai konflik Iran dan terganggunya distribusi energi dunia, termasuk pembatasan di Selat Hormuz yang merupakan jalur vital perdagangan minyak.

Bukan tanpa alasan, pasalnya lebih dari 80 persen pasokan minyak dan LNG yang melewati Selat Hormuz ditujukan ke Asia, sehingga kawasan ini menjadi yang paling cepat merasakan dampaknya.

Malaysia, sebagai bagian dari Asia Tenggara, ikut terdampak melalui kenaikan harga energi dan logistik.

Kondisi tersebut lantas mendorong kenaikan harga minyak mentah secara signifikan, yang pada akhirnya meningkatkan beban keuangan negara, khususnya untuk subsidi energi.

Malaysia Pangkas Belanja Negara

Menghadapi tekanan tersebut, pemerintah Malaysia segera mengambil langkah efisiensi anggaran. Sejumlah kebijakan pemangkasan diberlakukan.

Termasuk menahan belanja untuk posisi yang belum terisi, mengurangi 10 persen pengeluaran untuk layanan, perlengkapan, dan aset, serta memangkas hingga 20 persen anggaran bagi badan hukum federal dan perusahaan milik pemerintah.

Baca juga: Efek Krisis BBM, Penjualan Kendaraan Listrik Eropa Pecahkan Rekor Tertinggi

Langkah ini menjadi bagian dari strategi pengendalian belanja negara agar tetap stabil di tengah gejolak ekonomi global.

Seluruh kementerian, departemen, dan lembaga pemerintah diminta untuk menyusun ulang rencana anggaran mereka dan menyerahkannya paling lambat 15 Mei.

Pemerintah menilai, penyesuaian ini tidak dapat dihindari mengingat tekanan eksternal yang semakin kuat. 

Dengan kebijakan ini, Malaysia berupaya menjaga keseimbangan fiskal sekaligus memastikan program prioritas tetap berjalan di tengah lonjakan biaya akibat krisis energi global.

Tekanan di Asia Pasifik Meningkat

Lebih lanjut, dampak konflik di Timur Tengah tidak hanya dirasakan oleh Malaysia, tetapi juga meluas ke kawasan Asia Pasifik yang sangat bergantung pada pasokan energi impor.

Laporan terbaru menunjukkan bahwa sekitar 8,8 juta orang di kawasan ini berisiko jatuh ke dalam kemiskinan. 

Sementara itu, potensi kerugian ekonomi diperkirakan mencapai 97 hingga 299 miliar dolar AS, mencerminkan besarnya dampak krisis energi terhadap stabilitas ekonomi regional.

Imbasnya kenaikan harga energi dan barang menjadi jauh lebih cepat dibandingkan respons kebijakan pemerintah.

 Kondisi ini memaksa banyak negara di Asia Pasifik mengambil langkah cepat, mulai dari pemberian subsidi energi, pengendalian harga, hingga kebijakan penghematan nasional untuk meredam dampak langsung terhadap masyarakat.

Tekanan paling terasa terjadi pada sektor transportasi dan logistik, yang mengalami kenaikan biaya signifikan akibat melonjaknya harga bahan bakar.

Tak sampai disitu efek kenaikan harga minyak juga turut merambat ke berbagai sektor lain, termasuk harga pangan, listrik, hingga pupuk, yang pada akhirnya meningkatkan beban hidup masyarakat.

Dalam menghadapi situasi tersebut, sejumlah negara mulai menyesuaikan strategi ekonomi mereka. 

Upaya yang dilakukan antara lain mencari sumber energi alternatif, memperkuat rantai pasok domestik, serta meningkatkan efisiensi penggunaan energi di berbagai sektor.

Meski berada dalam tekanan, para analis melihat adanya peluang jangka panjang bagi kawasan Asia Pasifik untuk memperkuat ketahanan ekonomi.

Diversifikasi energi, pengembangan sumber daya lokal, serta penguatan sistem perlindungan sosial dinilai dapat menjadi langkah strategis untuk menghadapi krisis serupa di masa depan.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari respons yang lebih luas di tingkat regional, di mana negara-negara Asia Pasifik berupaya menjaga stabilitas ekonomi di tengah gejolak energi global yang belum mereda.

(Tribunnews.com / Namira)