Iran Makin Agresif, Blokade Selat Hormuz Diperluas hingga Perairan UEA

Ringkasan Berita:

• Iran mengklaim memperluas pengawasan militer di Selat Hormuz hingga lebih dari 22.000 km persegi, termasuk area dekat perairan UEA.
• UEA menyebut klaim Iran sebagai “khayalan” dan menilai Teheran sedang mencoba membangun pengaruh baru di kawasan Teluk. Amerika Serikat juga menolak aturan Iran di Hormuz.
• Di tengah meningkatnya ketegangan, Pakistan mulai turun tangan sebagai mediator perdamaian antara Iran dan Amerika Serikat.

TRIBUNNEWS.COM - Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah kembali meningkat setelah Iran mengumumkan perluasan klaim kendali militernya atas wilayah di sekitar Selat Hormuz.

Pemerintah Iran menyatakan, angkatan bersenjatanya kini melakukan pengawasan terhadap wilayah laut seluas lebih dari 22.000 kilometer persegi di sekitar Selat Hormuz.

Dikatakan bahwa ini mencakup area antara garis yang membentang dari "Kuh-e Mubarak di Iran ke selatan Fujairah di UEA hingga garis yang menghubungkan ujung pulau Qeshm di Iran ke Umm Al-Quwain di UEA".

Ditambahkan pula "transit melalui area ini untuk tujuan melewati Selat Hormuz memerlukan koordinasi dan izin dari Otoritas Selat Teluk Persia".

Langkah itu bukan hanya berkaitan dengan keamanan maritim, tetapi juga menjadi bagian dari upaya Iran mempertegas posisi politik dan militernya di tengah meningkatnya ketegangan dengan AS serta negara-negara sekutu Teluk.

Selat Hormuz memiliki nilai strategis sangat tinggi karena hampir seperlima pasokan minyak global melewati jalur tersebut setiap harinya. Karena itu, penguasaan pengaruh di kawasan ini dianggap mampu memberikan tekanan besar terhadap perdagangan energi internasional.

Pengamat menilai Iran ingin menunjukkan stabilitas pelayaran di Selat Hormuz tidak dapat dipisahkan dari peran dan persetujuan Teheran.

Iran Ingin Kontrol Jalur Minyak

Selain itu, perluasan pengawasan juga disebut sebagai respons terhadap operasi militer dan blokade ekonomi Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam beberapa pekan terakhir, pasukan AS meningkatkan pemeriksaan kapal tanker yang diduga memiliki hubungan dengan perdagangan minyak Iran.

Situasi tersebut membuat Teheran memperkuat patroli dan pengawasan laut guna memantau aktivitas kapal perang asing maupun pergerakan armada militer di kawasan Teluk Oman dan Selat Hormuz.

Baca juga: Israel Jadi Beban, AS Habiskan 300 Rudal demi Lindungi Tel Aviv dari Serangan Iran

Iran juga diketahui membentuk lembaga baru bernama “Otoritas Selat Teluk Persia” atau PGSA yang diklaim memiliki kewenangan mengatur koordinasi pelayaran di wilayah tersebut.

Di akun media sosialnya, yang mulai aktif sejak Senin (18/5) lalu, PGSA mendefinisikan dirinya sebagai "badan hukum dan otoritas perwakilan Republik Islam Iran untuk mengelola jalur dan transit melalui Selat Hormuz."

Melalui lembaga itu, Iran menyatakan seluruh kapal yang melintas di Selat Hormuz harus melakukan koordinasi dan mendapatkan otorisasi dari pihak berwenang Iran.

Dengan memperbesar pengaruh di jalur energi dunia, Iran diyakini ingin menunjukkan mereka masih memiliki kemampuan strategis untuk mempengaruhi stabilitas ekonomi global apabila ketegangan regional terus meningkat, sebagaimana dikutip dari BBC International.

UEA Sebut Klaim Iran Hanya “Khayalan”

Pasca klaim tersebut dilontarkan, Uni Emirat Arab (UEA) merespons keras langkah terbaru Iran yang mengklaim memperluas pengawasan militernya di kawasan Selat Hormuz hingga mendekati wilayah perairan negara-negara Teluk.

Penasihat diplomatik Presiden UEA, Anwar Gargash, menilai klaim Iran tersebut sebagai upaya membangun “realitas baru” di tengah tekanan militer dan diplomatik yang terus dihadapi Teheran.