Ada Lebih dari 1.400 Kasus Kematian Akibat DBD dalam Setahun, Pemerintah Susun Strategi Baru

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pemerintah terus berupaya menargetkan zero dengue death pada tahun 2030.

Demam Berdarah Dengue (DBD) masih menjadi ancaman global dengan lebih dari 3,9 miliar orang di dunia termasuk Indonesia.

Wakil Menteri Kesehatan, Prof. Dante Saksono Harbuwono menyebut bahwa nyamuk sebagai vektor penyakit mematikan.

Tahun 2024 saja tercatat sebagai puncak kasus DBD di Indonesia, dengan lebih dari 1.400 kematian.

“Gigitan nyamuk, meski tampak sepele, bertanggung jawab atas jutaan kematian setiap tahunnya. Ini butuh kolaborasi konkret antar-stakeholder, organisasi profesi, dan pengambil kebijakan untuk mewujudkannya,” tegasnya dikutip dari laman Kemenkes.

Berangkat dari kondisi ini, DPR RI bersama Kemenkes RI, BPJS Kesehatan PT Takeda Innovative Medicines, Bio Farma serta World Mosquito Program meluncurkan Presidium Kaukus Kesehatan dan menyelenggarakan High Level Meeting Koalisi Bersama (Kobar) Lawan Dengue di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (26/5).

Inisiatif ini menjadi wujud nyata komitmen lintas fraksi dan lintas komisi dalam mendukung agenda penanggulangan DBD yang jadi ancaman serius di tanah air.

Sejumlah upaya telah dilakukan pemerintah, mulai dari program satu rumah satu juru pemantau jentik (jumantik), fogging, inovasi nyamuk Wolbachia, hingga pengembangan vaksin dengue.

“Namun semua ini tidak akan berhasil tanpa dukungan lintas sektor, termasuk peran aktif DPR RI dan masyarakat,” jelas Prof. Dante.

Baca juga: Cegah DBD, Edukasi 3M Plus Sasar 35 Desa dan Kelurahan di Bali  

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan komitmen DPR RI dalam memperkuat kebijakan kesehatan nasional melalui pembentukan Presidium Kaukus Kesehatan.

“Dalam konteks darurat dengue yang saat ini dihadapi Indonesia, sinergi lintas sektor menjadi keniscayaan,” ujar Cucun.

Beberapa rekomendasinya antara lain, penyusunan Stranas Dengue 2026–2030, pengusulan penerbitan Instruksi Presiden tentang Pengendalian Dengue, reformasi sistem surveilans dan deteksi dini berbasis pelaporan real-time, pemanfaatan AI, dan integrasi data SATUSEHAT.

Kemudian, penguatan layanan primer melalui pemerataan alat diagnostik cepat dan pendekatan Public-Private Mix (PPM), percepatan akses vaksinasi dan teknologi Wolbachia melalui kebijakan berbasis bukti.

Juga pembentukan dana khusus dan skema blended financing untuk mendukung pengendalian berkelanjutan serta optimalisasi peran KOBAR sebagai penggerak advokasi dan kolaborasi lintas sektor.

Hingga Mei 2025, Kementerian Kesehatan mencatat lebih dari 56.000 kasus DBD dan 250 kematian.

Angka ini menunjukkan perlunya penguatan strategi penanggulangan di berbagai lini, termasuk edukasi dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar.