Sambut Kehadiran PERSIS, HNW: Majelis Etik MPR Makin Diperlukan Sebagai Komitmen untuk Kuatkan Etika

“Itu juga membuktikan keseriusan dukungan kita pada berlakunya etika itu secara permanen, tidak hanya berlaku ad hoc, seharusnya permanen juga, karena keperluan hadirnya etika dan permasalahan pelaksanaan etika juga bersifat permanen,” ujarnya.

“Karenanya kita berharap agar MPR pada periode sekarang di akhir masa tugasnya, dapat  mewujudkan  keputusan Pimpinan MPR dalam beberapa kali Rapimnya yaitu membentuk Badan Kehormatan atau Majelis Etik MPR, supaya nanti juga dimasukkan dalam perubahan Tata Tertib MPR, sehingga dalam Tata Tertib MPR nanti selain badan kelengkapan MPR yang ada yaitu Pimpinan MPR, Panitia Ad Hoc, Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian, dan Badan Anggaran, tetapi juga ada Badan Kehormatan atau apapun namanya nanti. Dengan demikian MPR mempunyai legasi tambahan yaitu terbentuknya Badan Kehormatan MPR,” sambungnya.

Menjelang Pilkada, kegiatan Politik yang diatur dalam UUD NRI 1945, lanjut HNW, MPR sudah seharusnya juga mengingatkan pentingnya etika terkait penyelenggaraan Pilkada. Apalagi setelah Ketua KPU Hasyim Asy’ari diberikan sanksi berat berbentuk pemecatan setelah sebelumnya diberikan peringatan-peringatan berat.  

“Semakin banyak pihak yang berkepentingan dan komitmen dengan etika ini maka akan mengoreksi dan mengingatkan agar penyelenggara Pilkada, KPU, KPUD, dan seterusnya, tetap menyelenggarakan Pilkada nanti betul-betul berbasiskan pada etika yang oleh UUD disebut sebagai Luber Jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil). Etika ini harus diselenggarakan oleh penyelenggara Pilkada maupun oleh Pemerintah juga oleh Rakyat,  sehingga bisa menyelamatkan kualitas Demokrasi dan hasil Pilkada, dan tidak mengulangi masalah etis dan sosial dalam Pemilu seperti penggelontoran money politic lagi yang mencederai etika berpemilu dan hasilnya,” pungkasnya.

Baca juga: HNW : Pesantren Memberikan Arah dan Modal yang Bermanfaat Bagi Santri Untuk Berkhidmat Bagi Negeri