Lonjakan Harga Beras, Pengamat Desak Bapanas Ambil Langkah Cepat

TRIBUNNEWS.COM - Pengamat Pangan dan juga Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Pertanian Indonesia (AMPPI), Debi Syahputra, mendesak Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi untuk segera mengambil langkah cepat dalam mengatasi lonjakan harga beras. Ia menegaskan agar Bapanas tidak hanya menjadi penonton di tengah melonjaknya harga dan menipisnya stok beras di pasar ritel.

Menurut Debi, persoalan harga murni urusan distribusi dan pengawasannya, tentu merupakan tanggungjawab Bapanas sebagai lembaga yang dibentuk dalam mengurus kebijakan pangan. Salah satu langkah yang paling penting dilakukan adalah memeriksa secara langsung siapa saja produsen yang menaikkan harga dan menimbun beras.

“Saya kira Bapanas harus bertanggungjawab atas kenaikan harga yang tinggi saat ini. Bapanas adalah lembaga yang mengatur harga, mereka digaji untuk itu. Coba dicek mengapa masih ada produsen yang menaikkan harga,” ujar Debi dalam keterangannya pada Selasa (26/8/2025).

Sebelumnya pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyebut bahwa persoalan harga, cadangan pangan hingga Harga Eceran Tertinggi (HET) merupakan tanggungjawab lembaganya. Hal ini mengacu pada peraturan Presiden no 66 tahun 2021.

Baca juga: Kementan dan Komisi IV DPR RI Dorong Maros Jadi Lumbung Pertanian Sulsel

Debi mengatakan, harga beras yang terjadi saat ini sebaiknya tidak dibiarkan berlarut larut karena stok dan cadangan hasil produksi dalam negeri dalam kondisi melimpah. Bahkan terbaru, CBP yang masuk gudang pemerintah mencapai 4,2 juta ton.

“Menurut saya distribusi beras SPHP, bantuan dan lainnya harus diperkuat. Kemudian segera dilakukan pengecekan ke semua produsen apakah masih ada yang menaikkan harga disaat CBP kita tinggi,” katanya.

Ditambahkan Debi, beras adalah komoditas utama masyarakat Indonesia yang harus tersedia setiap hari. Jangan sampai, beras yang sudah ada ditahan di gudang lalu membusuk dan tidak bisa dimakan.

“Jadi harus segera diselesaikan ya jangan sampai dibiarkan seperti ini terus-terusan. Kasihan masyarakat mereka butuh beras setiap hari,” jelasnya.

Menurut Debi, isu kenaikan harga beras dan kosongnya stok di ritel sengaja dijadikan narasi negatif guna mereduksi keberhasilan produksi pangan pemerintah.

“Presiden sudah sebut kita produksi tertinggi. Mentan juga begitu. Bahkan badan pangan dunia memprediksi hal sama. Lah kok sekarang stok dan harga dimainkan, Bapanas diem saja? Ini keliru besar,” tegasnya. (*)

Baca juga: Kementan, Polri dan Bapanas Ungkap Modus dan Langkah Penegakan Hukum Beras Oplosan