Tekan Kemiskinan Ekstrem, Mendagri Dorong Pemda Optimalkan DTSEN

TRIBUNNEWS.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya pemerintah daerah (Pemda) memastikan berbagai bantuan yang diberikan kepada masyarakat tepat sasaran. Langkah ini dinilai krusial untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrem.

Hal tersebut disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Pembahasan Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah serta Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Forum ini berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (8/9/2025).

Mendagri menjelaskan, penyaluran bantuan harus mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut dihimpun melalui survei BPS di seluruh provinsi dan kabupaten/kota dengan mengacu pada data Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dikelola Kemendagri. Survei dilakukan untuk menggali informasi tambahan yang tidak tercantum dalam NIK.

“Untuk mengambil fitur-fitur spesifik, yaitu fitur-fitur yang enggak ada di NIK, misalnya mengenai penghasilannya, kemudian kondisi rumahnya, dan lain-lain,” jelas Mendagri.

Selanjutnya, data tersebut dipadukan dengan data dari kementerian/lembaga terkait sehingga menjadi data tunggal. Inilah yang menjadi dasar pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan agar lebih tepat sasaran. Ia menambahkan, data itu bersifat dinamis sehingga akan terus diperbarui.

Baca juga: Mendagri Tito: Optimalkan Peran Satlinmas dan Forkopimda untuk Jaga Situasi Kondusif di Daerah

Di sisi lain, Mendagri menegaskan pentingnya Pemda mengidentifikasi penyebab kemiskinan di wilayah masing-masing untuk kemudian ditangani secara tepat. Penanganan kemiskinan, menurutnya, harus disesuaikan dengan kondisi spesifik di daerah.

“Dan ini harus dibaca oleh teman-teman daerah dan kemudian dibuat program untuk menyelesaikan solusi terhadap persoalan-persoalan spesifik yang membuat rakyat di kampung itu misalnya tidak bisa maju-maju dan miskin,” ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan Pemda dalam mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem. Ia menilai, meskipun tren penurunan kemiskinan menunjukkan progres, laju penurunannya masih di bawah angka ideal.

Oleh sebab itu, Muhaimin mengingatkan Pemda agar fokus mengendalikan inflasi daerah yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan angka kemiskinan.

“Provinsi yang inflasinya meningkat maka garis kemiskinan juga meningkat, sehingga berisiko meningkatkan provinsi dengan jumlah penduduk miskin,” ujarnya.

Muhaimin menekankan strategi penanggulangan kemiskinan yang tidak hanya mengandalkan bantuan sosial, tetapi juga berfokus pada pemberdayaan masyarakat. Strategi tersebut mencakup tiga hal, yakni pengurangan beban pengeluaran dasar melalui jaminan sosial dan bantuan sosial tepat sasaran; peningkatan pendapatan dengan memperluas akses pekerjaan; serta penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui perbaikan hunian, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan berbasis kawasan.

Baca juga: Kemendagri Catat 107 Aksi Terjadi di 32 Provinsi Sejak 25 Agustus: Kantor DPRD Paling Terdampak