TPAKD Jadi Kunci Kemandirian Ekonomi Daerah, Wamendagri Tekankan Sinergi Lintas Sektor

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menegaskan pentingnya peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dalam memperkuat inklusi keuangan dan mendorong kemandirian ekonomi di tingkat daerah.

Hal itu disampaikan Wiyagus dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2025 bertema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah” di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025).

“Melalui penguatan kolaborasi dan sinergitas, TPAKD menjadi bagian penting dalam mendukung program Asta Cita untuk mewujudkan kemandirian ekonomi daerah,” ujar Wiyagus.

Menurutnya, TPAKD berperan strategis dalam memperluas literasi dan inklusi keuangan di berbagai lapisan masyarakat. Hal itu selaras dengan visi program Asta Cita yang mencakup kemandirian pangan, ekonomi biru, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas, pengembangan UMKM dan industri kreatif, hingga pembangunan desa sebagai basis pengentasan kemiskinan.

Baca juga: Jabat Komite Eksekutif Papua, Wamendagri Ribka Tegaskan Komitmen Kawal Pembangunan Terpadu

Wiyagus menjelaskan, sejak dibentuk pada 2016, TPAKD telah menjadi forum koordinasi antarlembaga untuk mempercepat akses keuangan di daerah. Selain membuka ruang kolaborasi, tim ini juga memperluas akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar mampu tumbuh dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi lokal.

“Pemerataan akses keuangan bukan hanya soal program teknis, tetapi juga langkah menuju kemandirian dan keadilan sosial,” tegasnya.

Ia pun mencontohkan sejumlah praktik baik dari TPAKD di berbagai daerah. Di Sumatera Selatan, program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) mencatat rekor MURI sebagai rekening disabilitas terbanyak. Di Kalimantan Barat, program Ayo Cerdas Berinvestasi berhasil menarik partisipasi investor dalam jumlah besar. Sementara di Kabupaten Langkat, program Sejagat (Skema Pengembangan Perkebunan Jagung Rakyat) terbukti membantu pembiayaan bagi petani lokal.

Selain memperluas akses keuangan, Wiyagus juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas harga pangan dan kebutuhan pokok sebagai bagian dari pengendalian inflasi. Karena itu, ia mendorong kolaborasi antara TPAKD, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) untuk menghadirkan program yang konkret dan terukur bagi masyarakat.

“Sinergi lintas sektor akan membuat hasilnya lebih maksimal, terarah, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkas Wiyagus.

Rakornas TPAKD 2025 turut dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, serta sejumlah kepala daerah dan pimpinan lembaga keuangan dari seluruh Indonesia.

Baca juga: Mendagri Tito Tanggapi Keputusan Prabowo Angkat 3 Wamendagri