Jabat Komite Eksekutif Papua, Wamendagri Ribka Tegaskan Komitmen Kawal Pembangunan Terpadu

TRIBUNNEWS.COM – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Pelantikan ini menandai bahwa Ribka kini memegang dua amanah penting sekaligus, yakni sebagai Wamendagri dan anggota Komite Eksekutif yang memiliki peran strategis dalam mempercepat pembangunan di Tanah Papua. “Jadi tugasnya ganda, selain sebagai Wamendagri, tapi juga sebagai anggota eksekutif. Tugas kami adalah bagaimana kita mengharmonisasi program percepatan pembangunan di Papua, enam provinsi, antara kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia menegaskan, setiap kegiatan pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk wilayah Papua wajib dikoordinasikan dengan Komite Eksekutif. Selain itu, Komite Eksekutif juga berperan memastikan keselarasan program nasional seperti Asta Cita untuk wilayah Papua dijalankan oleh K/L.

Ribka menambahkan, Komite juga berfungsi mengawasi pelaksanaan program pembangunan agar berjalan efektif. “Semua program yang diperuntukkan ke Papua, ke Tanah Papua, ini wajib kita ketahui. Dan juga sampai sejauh mana, apakah program itu berhasil atau tidak, jadi kita sekaligus mengawasi,” tuturnya.

Baca juga: Profil Ribka Haluk, Perempuan Papua Pertama yang Jadi Ketua Komite Percepatan Pembangunan Papua

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya peran Komite dalam memfasilitasi usulan program dari daerah ke K/L terkait. Pihaknya juga bakal memastikan program untuk wilayah Papua yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dijalankan oleh K/L. “Kalau tidak dilaksanakan oleh K/L kita akan tanyakan, kenapa, ada apa,” tegasnya.

Menurut Ribka, tugas tambahan yang diemban saat ini memiliki peran strategis, terlebih laporannya langsung kepada Presiden. Ia menyampaikan, keberadaan Komite Eksekutif menjadi wujud nyata komitmen pemerintah pusat terhadap pembangunan di Papua. Pemerintah berharap, Papua dapat berkembang pesat dan masyarakatnya semakin sejahtera.

Bahkan, kata Ribka, Presiden berharap agar dalam lima tahun mendatang masyarakat Papua sudah mampu hidup lebih baik. “Pak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, dan kita semua, kita mengharapkan Papua itu cepat maju, kemudian masyarakatnya itu sejahtera,” ujarnya.

Di sisi lain, kata Ribka, percepatan pembangunan di Papua merupakan bagian dari visi besar menuju Indonesia Emas 2045. “Jadi tidak ada daerah yang ketinggalan. Jadi tugas kami adalah kita sama-sama mengawal supaya masyarakat kita di Papua itu bisa sejahtera. Itu harapan dari Bapak Presiden,” tandasnya.

Baca juga: Sinergi Kemendagri dan OJK Siap Perkuat Akses Keuangan Daerah yang Inklusif