Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Kemensos Mantapkan Arah Program Sosial

TRIBUNNEWS.COM – Hari ini tepat satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan di tahun pertama ini Kementerian Sosial telah meletakkan dasar-dasar dan menetapkan strategi dalam kerangka eksekusi program Presiden.

“Hari ini kita melakukan evaluasi dan sekaligus mempelajari capaian-capaian yang sudah kita lakukan selama satu tahun terakhir ini, khususnya dalam menerjemahkan dan menindaklanjuti asta cita dan arahan presiden,” kata Gus Ipul usai acara Tasyakuran Capaian 1 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto Bidang Kesejahteraan Sosial di Gedung Aneka Bakti Kemensos, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Dengan telah terbentuknya arah dan strategi yang ada, ke depan diharapkan kinerja akan semakin berdampak bagi masyarakat.

“Kita harapkan kerja kita semakin berdampak, terukur, dan bisa meningkatkan kesejahteraan sosial secara bertahap,” ujarnya optimistis.

Satu tahun ini, diawali dengan melakukan konsolidasi data, sehingga saat ini Indonesia telah memiliki satu data melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data ini dikelola Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kemensos bersama pemerintah daerah berperan dalam melakukan pemutakhiran data secara berkala.

“Sudah lebih dari 12 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang kami lakukan ground-check, kami datangi rumah-rumahnya melalui pedamping-pendamping yang kami miliki didukung oleh Dinsos setempat dan juga oleh elemen-elemen lain, salah satu yang juga penting adalah BPS daerah untuk memastikan bahwa penerima manfaat memenuhi kriteria penyaluran bansos,” ungkap Gus Ipul.

Baca juga: Gus Ipul: Letkol Teddy Layak Jadi Komisi Etik dan Komando Pendamping PKH

Dari hasil pengecekan 12 juta KPM tersebut, ditemukan 1,9 juta penerima yang dinyatakan tidak lagi memenuhi kriteria untuk menerima bansos atau inclusion error.

Di samping itu, Kemensos dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga menyisir rekening penerima manfaat, ditengarai ada lebih dari 600 ribu rekening disalahgunakan, salah satunya untuk Judi Online (Judol).

Kendati demikian, Gus Ipul menjelaskan tetap memberikan peluang bagi penerima yang benar-benar membutuhkan bansos untuk melakukan reaktivasi lewat mekanisme yang telah ditetapkan seperti jalur formal dan partisipatif melalui aplikasi Cek Bansos dan SIKS-NG.

“Pada prinsipnya kita membuka peluang seluas-luasnya bagi masyarakat yang memang membutuhkan bantuan pemerintah lewat reaktivasi,” jelasnya.

Gus Ipul menekankan jika pemutakhiran DTSEN dilakukan secara berkala dan konsisten, maka data akan semakin akurat dan program lebih tepat sasaran. Presiden Prabowo ingin penerima bansos naik kelas melalui program pemberdayaan.

“Tidak hanya sekedar menerima bansos, tapi juga diberikan dukungan, bimbingan, dan pendampingan, jadi keluarga yang lebih berdaya, keluarga yang mandiri, maka itu di tahun ini lebih dari 77 ribu KPM yang telah graduasi, sudah lulus, sudah tidak menerima bansos lagi” urainya.

Baca juga: Doakan Presiden Prabowo, Gus Ipul: Suksesnya Presiden Adalah Suksesnya Bangsa

Selain konsolidasi data dan bansos tepat sasaran, tahun ini 166 titik Sekolah Rakyat Rintisan telah mulai beroperasi secara bertahap sejak Juli hingga September dan menampung hampir 16 ribu siswa.

“Kita harapkan di tahun depan, Sekolah Rakyat bisa menyelesaikan pembangunan sekolah permanen, dan dengan begitu setiap sekolah permanen akan bisa menampung lebih dari seribu siswa. Tahun depan insya Allah, siswa Sekolah Rakyat akan mencapai 46 ribu siswa,” katanya.

Pada kesempatan ini, Gus Ipul juga menyoroti evaluasi di bidang tata Kelola yang sudah baik dan perlu dipertahankan, baik itu capaian tata kelola keuangan, tata kelola pelayanan, maupun tata kelola lainnya.

“Kita harapkan ini menjadi suatu penyemangat bagi seluruh jajaran Kementerian Sosial untuk terus-menerus memperbaiki diri dan memberikan layanan yang inklusif, layanan yang lebih transparan, dan layanan yang lebih adil, bebas dari korupsi, bebas dari penyalahgunaan wewenang,” pungkasnya.

Baca juga: Setahun Pemerintahan Presiden Prabowo, Gus Ipul: Dari Data Menuju Sekolah Rakyat