Setahun Berdampak: EBT Jadi Bukti Nyata Arah Baru Energi Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Upaya Pemerintah Indonesia dalam mempercepat pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya fosil mulai membuahkan hasil nyata di berbagai wilayah Tanah Air.

Selain sebagai langkah strategis menuju masa depan yang lebih hijau, dorongan terhadap pengembangan EBT juga ditempuh untuk menjawab tantangan harga energi fosil dunia yang terus meningkat dan menekan devisa negara.

Dengan memanfaatkan potensi besar EBT di berbagai daerah, pemerintah berupaya mempercepat transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan.

Salah satu program unggulan yang dijalankan adalah bioenergi B40, yaitu campuran 40 persen biodiesel dari minyak sawit dan 60 persen solar.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut, hingga September 2025, realisasi program campuran bahan bakar biodiesel 40 persen atau B40 telah mencapai 10,57 juta kiloliter. Program ini juga meningkatkan nilai tambah Crude Palm Oil (CPO) hingga Rp14,7 triliun.

Selain itu, program B40 juga berhasil menghemat devisa hingga Rp93,43 triliun, menyerap lebih dari 1,3 juta tenaga kerja, serta menurunkan emisi karbon sebesar 28 juta ton.

“Petani sawit menjadi pahlawan energi baru. Program transisi energi ini membuka lapangan kerja baru sambil menjaga kelestarian bumi. Dari kebun sawit rakyat hingga tangki kendaraan bermotor, rantai nilai biodiesel telah menjadi bukti Indonesia mampu menciptakan ekosistem energi yang mandiri, berkelanjutan, dan berkeadilan,” ucap Bahlil di Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Baca juga: Percepat Transisi Energi, Pembangkit Listrik Berbasis EBT Dikembangkan di Bali

Tak hanya melalui program bioenergi, pemerintah juga mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan memperluas pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

“Pemerintah sudah meresmikan puluhan pembangkit energi terbarukan, mempercepat proyek PLTS berkapasitas 100 gigawatt (GW),” ujar Bahlil.

Tahun 2025 menjadi tonggak penting dalam sektor energi bersih nasional. Pada 20 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 26 pembangkit listrik dengan total kapasitas 3,2 gigawatt (GW), di mana 89 persen di antaranya berbasis EBT.

Kemudian, pada 26 Juni 2025, pemerintah kembali meresmikan 55 pembangkit listrik baru dengan kapasitas 379,7 megawatt (MW), terdiri atas delapan PLT Panas Bumi dan sisanya PLTS yang tersebar di 15 provinsi.

Pemerintah turut melibatkan masyarakat desa dalam pengembangan energi bersih. Di berbagai daerah, pembangunan PLTS komunal membawa dampak positif, diantaranya biaya listrik lebih murah, ekonomi desa bergerak, dan lapangan kerja baru terbuka.

“Pemerintah melibatkan koperasi desa dalam transisi energi. Ekonomi dan ekologi tidak harus dipertentangkan, keduanya bersinergi menciptakan fondasi pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan merata,” tutur Bahlil.

Ke depan, pemerintah menargetkan bauran EBT nasional mencapai 19–23 persen pada tahun 2030 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN).

Langkah ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk mempercepat transisi energi bersih, menjaga ketahanan energi, dan membawa manfaat langsung bagi masyarakat.

Baca juga: Percepat Transisi Energi, Pembangkit Listrik Berbasis EBT Dikembangkan Mencapai 2,4 GWh