Setahun Kebijakan Pro-Rakyat di ESDM, Buka Puluhan Ribu Peluang Kerja

TRIBUNNEWS.COM - Kebijakan di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang berpihak kepada kepentingan rakyat sebagai prioritas kini mulai menampakkan hasil nyata. Pemerintah tak hanya fokus membangun infrastruktur energi, tetapi juga berupaya meningkatkan keterampilan masyarakat serta memperluas kesempatan kerja bagi tenaga lokal. 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa transformasi sumber daya manusia menjadi aspek penting dalam pengembangan sektor energi nasional. 

“Transformasi ini tidak hanya berdampak perubahan struktur ekonomi, tetapi juga perbaikan mutu manusia sebagai subyek pembangunan,” ujar Bahlil dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (21/10/2025) lalu. 

Berbagai program dijalankan pemerintah, mulai dari pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), koperasi, hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Selain itu, proyek-proyek ini juga diarahkan ke wilayah di luar pusat industri agar manfaat pembangunan bisa dirasakan secara merata, termasuk di desa dan kota kecil. 

Hasilnya, lebih dari 276 ribu peluang kerja baru tercipta dari proyek hilirisasi yang dijalankan. Bahlil menggambarkan dampaknya secara langsung bagi masyarakat. 

“Program-program di sektor ESDM membuat ibu-ibu menjahit hingga malam hari, anak-anak belajar dengan penerangan yang memadai, dan nelayan memiliki hasil tangkapan yang lebih awet,” ujar Bahlil. 

Baca juga: Transisi Energi Prorakyat dan Ramah Lingkungan, ESDM Perluas Program PLTSa, Biogas, dan Biomassa

Dampak Fiskal dan Investasi 

Dari sisi fiskal, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor ESDM hingga semester I-2025 mencapai Rp183,3 triliun, atau 71,99 persen dari target. Kontribusi terbesar berasal dari subsektor mineral dan batubara sebesar Rp100,2 triliun, disusul migas sebesar Rp73,3 triliun. 

Keberhasilan ini juga terlihat dari sisi investasi. Hingga Agustus 2025, realisasi investasi tercatat USD17,20 miliar, naik 8,5 persen dibanding periode yang sama tahun 2024 (USD15,85 miliar). Subsektor migas menyumbang USD10,22 miliar dan minerba USD3,80 miliar, menunjukkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap arah kebijakan pemerintah. 

Bahlil menegaskan bahwa capaian tersebut tidak lepas berkat arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang memastikan Indonesia tidak terjebak dalam “kutukan sumber daya alam”. 

“Presiden Prabowo telah memandu dengan tepat dan tegas arah baru (kebijakan sektor ESDM) terhadap amanat konstitusi tersebut," tutup Bahlil.

Langkah ini sekaligus membuka peluang perluasan basis pajak dan penerimaan daerah, sambil memastikan keberlanjutan proyek hilirisasi dan penguatan kualitas SDM di sektor ESDM. 

Baca juga: Bahlil Tegaskan Hilirisasi Harus Berkeadilan, Daerah Harus Jadi Tuan di Negeri Sendiri