Anggota DPD RI Fahira Idris: Pemerintah Perlu Percepat Hilirisasi Pertanian dan Penguatan UMKM

Ringkasan Berita:

• Fahira Idris, menilai program-program prioritas yang dijalankan Pemerintahan Prabowo menunjukkan arah untuk memperkuat ekonomi.
• Fahira mengingatkan bahwa di tengah capaian tersebut masih terdapat sejumlah tantangan besar yang perlu mendapat perhatian.
• Fahira adalah senator yang mewakili Daerah Pemilihan DKI Jakarta.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta, Fahira Idris, menilai program-program prioritas yang dijalankan Pemerintahan Prabowo menunjukkan arah untuk memperkuat fondasi kesejahteraan rakyat.

Ia menyebut sejumlah inisiatif seperti proyek energi terbarukan, ketahanan pangan, serta penguatan pendidikan melalui Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, menjadi langkah nyata menuju Indonesia yang berdaya saing.

Namun, Fahira mengingatkan bahwa di tengah capaian tersebut masih terdapat sejumlah tantangan besar yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah.

“Setidaknya ada tiga tantangan utama yang penting untuk segera dituntaskan, yaitu ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah, kemajuan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, serta pendidikan yang melahirkan manusia Indonesia unggul,” ujar Fahira Idris di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Jumat (24/10/2025).

Fahira adalah senator yang mewakili Daerah Pemilihan DKI Jakarta. Ia telah menjabat sebagai senator sejak tahun 2014 dan kembali terpilih untuk periode 2024–2029.

Fahira adalah putri dari Fahmi Idris, mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Menteri Perindustrian.

Menurut Fahira, tantangan pertama dan paling mendasar adalah menjaga ketersediaan kebutuhan pokok dan memastikan biaya hidup yang terjangkau, terutama melalui kemandirian pangan dan ketahanan energi.

Ia menilai, keberhasilan di sektor ini tidak hanya diukur dari peningkatan produksi, tetapi dari sejauh mana rakyat bisa mengakses pangan dan energi dengan harga yang stabil.

“Ke depan, keberanian pemerintah memperluas hilirisasi pertanian, menata tata niaga pangan agar petani dan konsumen sama-sama diuntungkan, serta mempercepat elektrifikasi berbasis energi hijau akan menjadi penentu keberlanjutan capaian ini,” tegas Fahira.

Tantangan kedua, lanjutnya, adalah mempercepat kemajuan ekonomi agar pertumbuhan benar-benar inklusif dan mampu menciptakan pekerjaan berkualitas.

Meskipun berbagai kebijakan perluasan usaha telah dijalankan, masih terdapat pekerjaan rumah besar, terutama karena sebagian besar tenaga kerja masih berada di sektor informal.

Fahira menekankan pentingnya transformasi ekonomi berbasis investasi produktif dan industri bernilai tambah tinggi, bukan sekadar konsumsi.

Ukuran keberhasilannya, kata dia, antara lain penurunan tingkat pengangguran terbuka hingga di bawah 5 persen, peningkatan proporsi pekerja formal dengan upah layak dan perlindungan sosial, serta kontribusi UMKM dan koperasi yang semakin besar terhadap PDB nasional.

Sementara itu, tantangan ketiga terletak pada sektor pendidikan yang menjadi fondasi utama pembentukan manusia Indonesia unggul — sehat, cerdas, produktif, berakhlak, dan berbudaya.

Program seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, Makan Bergizi Gratis, hingga pembangunan sekolah baru dinilai sebagai langkah awal penting dalam memperluas akses pendidikan.