Bahlil: Kebijakan Impor BBM Tahun 2026 Berdasarkan Asas Keadilan dan Regulasi

Ringkasan Berita:

• Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berkata kuota impor BBM 2026 dibuka secara merata untuk semua badan usaha, baik milik pemerintah maupun swasta.
• Bahlil menyebut pemerintah memberikan ruang yang setara bagi swasta untuk ikut serta dalam rantai pasok energi
• Menurut, kebijakan kuota impor BBM tahun 2026 akan tetap berlandaskan asas keadilan dan kepatuhan terhadap regulasi.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa kuota impor bahan bakar minyak (BBM) pada tahun 2026 dibuka secara merata untuk semua badan usaha, baik milik pemerintah maupun swasta.

“Kita pemerintah ini berbicara tentang regulasi. Waktu itu kita sudah putuskan bahwa kuota impor sudah diberikan kepada semua badan usaha, baik pemerintah maupun swasta,” ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Jumat (24/10/2025).

Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk mendorong efisiensi pasar energi nasional tanpa mengorbankan stabilitas pasokan BBM di dalam negeri.

Bahlil menegaskan bahwa pemerintah memberikan ruang yang setara bagi swasta untuk ikut serta dalam rantai pasok energi, selama tetap berpegang pada aturan dan mekanisme bisnis yang sehat.

“Swasta kita memberikan 110 persen dibandingkan dengan 2024. Nah, untuk business-to-business (B2B)-nya silakan diatur dengan Pertamina,” katanya.

Menurut Bahlil, meski ruang bagi sektor swasta diperluas, Pertamina tetap berada dalam posisi kuat dan tidak akan dirugikan.

“Andaikan pun sekalipun kuotanya sudah masuk, BBM-nya sudah masuk, belum diambil oleh swasta, saya yakin Pertamina nggak akan mungkin rugi. Karena pasti kebutuhan itu habis. Karena kuota impornya itu kan kita nggak nambah. Saya yakin dan percaya bahwa mereka biarkan kita kasih waktu untuk B2B,” ujarnya.

Lebih lanjut, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan kuota impor BBM tahun 2026 akan tetap berlandaskan asas keadilan dan kepatuhan terhadap regulasi.

“Nah, terkait dengan 2026 kita akan memberikan kuota juga. Dan kita akan berlakukan sama. Bagi perusahaan-perusahaan yang mau taat aturan,” kata Bahlil.