Mensos dan BPS Pastikan Pemutakhiran Data Bansos Tambahan Tepat Sasaran untuk 35 Juta KPM

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa Kementerian Sosial telah menerima hasil pemutakhiran data penerima Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) yang dilakukan oleh petugas kabupaten/kota bersama pendamping daerah, Dinas Sosial, dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Pemutakhiran data ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan penyaluran BLTS tepat sasaran kepada 35,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di desil 1 hingga 4 DTSEN, yang mulai disalurkan pada Jumat (17/10/2025).

“Berdasarkan data yang sudah kami terima sebelumnya dari BPS, dalam waktu seminggu lebih, kita mulai hari Selasa minggu lalu dan sekarang hari Kamis, kita telah memperoleh data balikan atau data hasil pemutakhiran oleh daerah,” kata Gus Ipul di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Baca juga: Benahi Data Bansos, Pemerintah Temukan 1,9 Juta Penerima Tidak Layak

Gus Ipul menyampaikan, dari 18,7 juta lebih KPM baru yang harus diverifikasi, 13,7 juta telah dilakukan verifikasi, dan dari data tersebut 10,2 juta dinyatakan layak menerima bansos. Dengan demikian, terdapat 3,5 juta KPM yang tidak layak menerima bansos.

“Data ini kemudian nanti akan kita serahkan ke BPS untuk dilakukan perangkingan (penentuan desil). Kemudian juga tentu diverifikasi dan divalidasi ulang. Setelah nanti selesai dari BPS, maka kita akan jadikan pedoman untuk melakukan penyaluran,” terangnya.

Perlu diketahui, terdapat 16 juta lebih KPM reguler yang telah dinyatakan layak menerima bansos dan rutin menerima bantuan PKH dan sembako. Sementara itu, terdapat 18,7 juta lebih KPM baru yang menerima BLTS.

“18 juta lebih itu adalah KPM baru yang menerima BLTS. Bedanya apa? Kalau yang reguler tentu sifatnya penebalan, kalau yang 18 juta itu sifatnya memperluas jangkauan, menambah jumlah penerima manfaat,” tambahnya.

Gus Ipul juga menyatakan telah menyalurkan bantuan PKH dan sembako maupun penebalan kepada 14 juta KPM reguler di triwulan IV ini. Dalam minggu ini juga akan ada penyaluran kepada 14 juta KPM baru yang menerima BLTS melalui dua jalur, yaitu Himbara dan PT Pos Indonesia.

“Khusus lewat PT Pos akan kita mulai di akhir minggu ini atau mulai minggu depan. Sekarang sudah konsolidasi data sekitar 700 ribu lebih,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan, untuk 3,5 juta KPM yang telah dinyatakan tidak layak akan ditelaah lebih lanjut dan kemudian digantikan dengan data yang layak menerima bansos.

“Kami di BPS akan menelaah lebih lanjut untuk kemudian digantikan dengan data-data yang exclusion error, yaitu mereka yang sebenarnya layak menerima tetapi selama ini belum menerima dan belum masuk di dalam kantong 18,7 juta tersebut,” ujar Amalia.

Menurutnya, proses untuk mengeliminasi inclusion error dan menambahkan exclusion error merupakan bagian dari upaya bersama untuk terus meningkatkan ketepatan sasaran program-program bantuan sosial.

Amalia juga menyatakan bahwa selanjutnya data yang telah layak menerima bansos akan dipastikan ranking desilnya.

“BPS terus men-support pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sehingga data ini betul-betul menjadi pijakan bagi pemerintah untuk menyalurkan program-program bantuannya,” pungkasnya.(*)

Baca juga: Menteri Sosial Pastikan Coret 600 Ribu Penerima Bansos yang Main Judi Online