Breaking News:

Perlunya Ketegasan Pemerintah dalam Atur Kualitas Layanan Telekomunikasi

Salah satu yang menjadi sorotan Menteri Johnny adalah masih terdapat 3.435 daerah non komersial yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi. 

google images
ilustrasi sinyal HP lemot 

Jika Kominfo tidak tegas terhadap operator dalam menjalankan aturan, maka akan menghambat perencanaan dan tugas pemerintah di masa mendatang. 

“Buktinya kan sudah ada. Izin penyelenggaraan pemanfaatan pita frekuensi 800Mhz, 900Mhz dan 1800Mhz sudah di keluarkan tapi masih ada daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi setelah 10 tahun. Kalau peraturan tidak ada sanksi lebih baik tidak usah dibuat. Karena tidak ada manfaatnya,” katanya.

Dalam RPP POSTELSIAR di pasal 43, pemerintah sudah memasukkan pengaturan masa berlaku Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) selama 10 tahun.

Meski demikian pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mengurangi masa berlaku IPFR. 

Pemerintah bahkan dapat mencabut IPFR jika operator telekomunikasi tidak optimal dalam penggunaan spektrum frekuensi, berdasarkan evaluasi dengan memperhatikan pemenuhan terhadap kewajiban yang telah ditetapkan kepada pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio. 

Kewajiban tersebut di antaranya adalah penggelaran jaringan telekomunikasi dan kualitas layanan yang diberikan operator telekomunikasi.

Baca juga: Menkominfo Nyatakan Serius Tangani Dugaan Kebocoran Data Pribadi, Operator Seluler Pegang Datanya?

Selain memberikan sanksi, Agus menilai seharusnya Kominfo juga dapat memberikan reward yang lebih kepada operator yang memenuhi standar QoS dan menjalankan komitmen pembangunan. 

Pemerintah juga harus memberikan kepastian berbisnis kepada operator yang telah memenuhi standar QoS dan komitmen pembangunan yang akan diatur dalam RPP POSTELSIAR, agar sejalan dengan semangat UU Cipta Kerja

“Sebab untuk memenuhi standar QoS dan komitmen pembangunan, operator telekomunikasi harus berinvestasi. Ini berkaitan dengan kepastian investasi. Sehingga kepastian investasi ini yang harus dilindungi oleh Kominfo. Jika tidak ada kepastian investasi operator telekomunikasi juga tidak akan berinvestasi. Sehingga ketegasan dan kepastian itu perlu dituangkan di dalam RPP POSTELSIAR,” ucapnya.

Penulis: Imanuel Nicolas Manafe
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved