Airlangga Ungkap Hasil Pertemuan dengan PKB hingga PAN: 8 Parpol Tolak Pemilu Proporsional Tertutup

TRIBUNNEWS.COM - Sebanyak delapan partai politik (parpol) di Indonesia sepakat untuk menolak wacana sistem pemilu proporsional tertutup, Minggu (8/1/2023).

Keputusan tersebut, disampaikan setelah elite partai politik mengadakan pertemuan di Hotel Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu ini. 

Adapun para elite parpol yang hadir, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAM Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

Kemudian, Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara, Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate dan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali.

Sementara itu, dari pihak Gerindra tak menghadiri pertemuan, tapi sudah berkomunikasi dengan sejumlah elite parpol dan menyatakan sikapnya.

Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, Ketum Golkar, Airlangga Hartarto, menyampaikan pihaknya bersama tujuh parpol lainnya menolak sistem pemilihan umum (pemilu) proporsional tertutup.

"Sehubungan dengan wacana diberlakukannya kembali sistem pemilu proporsional tertutup, kami menyampaikan sikap, pertama, kami menolak proporsional tertutup," kata Airlangga dalam tayangan Breaking News Kompas TV, Minggu (8/1/2023).

Baca juga: Minus PDIP dan Gerindra, Tujuh Elite Parpol Parlemen Berkumpul Tolak Sistem Proporsional Tertutup

Menurut Airlangga, delapan parpol yang sepakat ini memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi.

"Sistem pemilu proposional tertutup merupakan pengunduran bagi demokrasi dari kita."

"Di lain pihak, sistem proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat, di mana rakyat dapat menentukan calon legislatif yang dicalonkan parpol."

"Kami tidak ingin demokrasi mundur," lanjutnya.

Kemudian, Airlangga menyebut, sistem pemilu dengan proporsional terbuka merupakan pilihan tepat dan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi pada 23 Desember 2008.

Lebih lanjut, Airlangga kembali membacakan sikap parpol terhadap wacana pemilu proporsional tertutup.

Sebelumnya, Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, menyebut ada kemungkinan Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup.

Hasyim mengatakan, aturan terkait sistem pemilihan sedang disidangkan di MK.

Adapun sistem pemilu proporsional tertutup memungkinkan pemilih dalam pemilu legislatif hanya memilih partai, dan bukan calon legislatif.

Sistem itu berbeda dengan proporsional terbuka yang saat ini berlaku, di mana masyarakat bisa memilih para kandidat calon legislatif, dilansir Kompas.tv.

Prabowo Subianto Pastikan Gerindra Dukung Sistem Pemilu Proporsional Terbuka

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mengatakan partainya mendukung sistem proporsional terbuka dalam Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.

Prabowo Subianto menilai, sistem yang telah diterapkan saat ini lebih demokratis.

"Kita semua seluruh anggota menghendaki terbuka, karena lebih banyak kemungkinan keterwakilan (dari setiap lapisan masyarakat)," kata Prabowo di Kantor Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Gerindra, Jalan Letjen S Parman, Jakarta, Sabtu (7/1/2023).

Baca juga: Minus PDIP dan Gerindra, Tujuh Elite Parpol Parlemen Berkumpul Tolak Sistem Proporsional Tertutup

Prabowo Subianto menjelaskan, melalui sistem proporsional terbuka, memungkikan dalam satu partai di satu daerah pemilihan (dapil) memiliki enam calon legislatif (caleg) dengan latarbelakang yang berbeda-beda.

Ada yang mewakili pemuda, ulama, buruh, hingga petani.

"Jadi yang terbuka lebih membuka keterwakilan lebih demokratis," jelas Prabowo.

Namun, bila sistem proporsional tertutup, kata Prabowo, hanya partai politik yang menentukan siapa kader yang ditunjuk menjadi caleg.

"Nanti kalau tertutup ya DPP (dewan pimpinan pusat) yang menentukan, bukan rakyat dari bawah," katanya.

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Reza Deni, Chaerul Umam, Kompas.tv)

Simak berita lainnya terkait Pemilu 2024