Sederet Reaksi soal Pertemuan Jokowi dan 6 Ketum Parpol: Sinyal Usung Prabowo Capres Koalisi Besar

TRIBUNNEWS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang Ketua Umum partai politik (parpol) pendukung pemerintahan ke Istana Kepresidenan pada Selasa (2/5/2023) malam.

Namun, tak terlihat Ketua Umum NasDem, Surya Paloh dalam pertemuan tersebut.

Hanya enam ketum parpol yang menghadiri pertemuan bersama Jokowi di Istana Kepresidenan, yaitu Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri; Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto; Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto; Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar; Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan; dan Plt Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono.

Terkait pertemuan enam Ketum parpol dan Jokowi tersebut, sejumlah pihak memberikan pendapatnya.

Dirangkum Tribunnews.com, berikut ini reaksi pengamat dan Demokrat soal pertemuan Jokowi dan enam Ketum parpol pendukung pemerintah:

Sinyal Prabowo Capres Koalisi Besar

Baca juga: Panas Dingin Hubungan NasDem-Jokowi, 2 Kali Surya Paloh Tak Diundang Pertemuan Koalisi Pemerintah

Pengamat politik, Ujang Komaruddin, berpendapat pertemuan enam Ketum Parpol pendukung pemerintah bersama Jokowi di Istana Kepresidenan, menjadi sinyal kuat Prabowo akan diusung sebagai capres Koalisi besar.

Hal ini, kata Ujang, terlihat dari raut wajah para Ketum Parpol yang tampak bahagia usai pertemuan.

“Kelihatannya bisa saja membentuk koalisi besar dan saya melihat dan mengamati sinyal koalisi besar itu capresnya Prabowo,” kata Ujang saat dihubungi, Selasa malam.

“Ketum-ketum parpol itu terlihat happy saya lihat malam ini, dan nampaknya koalisi besar itu bakal terbentuk."

"Kita lihat ke depan, apakah besok akan ada hasil pasti dari pertemuan malam ini di istana,” imbuhnya.

Demokrat Layangkan Kritik

Demokrat mengkritik pertemuan enam Ketum Parpol pendukung pemerintah bersama Jokowi di Istana Kepresidenan.

Juru Bicara Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menilai Istana Kepresidenan bukan tempat untuk kepentingan golongan.

Menurut Herzaky, Istana Kepresidenan seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat.